Jakarta, Harian Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh partai pengusung dan pendukung setuju Mahfud MD mundur dari kabinet Presiden Jokowi dengan menanggalkan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang saat ini diembannya.

Partai-partai pengusung Mahfud sebagai Cawapres nomor urut 3 adalah PDIP dan PPP, sementara partai pendukung adalah Perindo dan Hanura.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan (terkait mundur) dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang didukung oleh seluruh ketua umum partai politik (pengusung dan.pendukung)," kata Hasto usai menghadiri Kampanye Terbuka PDI-P di Lapangan Sawah Brebes, Bandar Lampung, Minggu (27/8/2024).

Hasto mengatakan, Mahfud hingga hari ini belum mundur karena masih memiliki "pekerjaan rumah" sebagai Menkopolhukam yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

"Jadi, Prof Mahfud ini abdi negara, Beliau bertanggung jawab. Jadi, sebelum mundur segala sesuatunya akan diselesaikan terlebih dahulu," katanya.

Hasto menyebut "pekerjaan rumah" Mahfud sebagai Menkopolhukam adalah kasus tanah, kejahatan koorporasi dan keuangan, tetapi tidak secara detail menyebutkan kasusnya.

"Banyak tugas mendesak juga dari Prof Mahfud, persoalan ketidakadilan terkait tanah, kejahatan di dunia koorporasi, keuangan, harus diselesaikan oleh Prof Mahfud," katanya.

Terkait kapan Mahfud mundur dari jabatan Menkopolhukam, Hasto hanya menyebut menunggu "momen" yang tepat.

"Tentu saja akan kita lihat momentumnya. Sudah ada kesepakatan dengan Pak Ganjar. Kalau dari pembahasan itu kita cari momentum yang terbaik," katanya. (man)