Jakarta, Harian Umum — Dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menandai satu tahun masa kepemimpinannya.
Setahun bukan periode yang mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti adanya guncangan akibat ketidakpastian global: perang dagang, konflik geopolitik, dan gejolak harga komoditas yang menekan perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sejak dilantik pada awal Januari 2025, Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat ke-47 menerapkan tarif impor tinggi untuk memperkuat industri domestiknya. Indonesia turut terdampak dengan tarif 19% sejak Agustus 2025, yang meskipun lebih rendah dibandingkan tarif untuk negara Asia Timur lainnya, tetap menjadi tekanan besar bagi ekspor nasional.
Ketegangan berkepanjangan di Ukraina dan Gaza juga menambah ketidakpastian pasar global serta mendorong volatilitas harga pangan dan energi.
Pemerintahan Prabowo mengusung Asta Cita dengan butir ketiga yang menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini dijabarkan dalam 17 program prioritas dan 8 quick wins, di antaranya hilirisasi industri, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Garuda.
Dalam diskusi Forum Ekonomi Inklusif (FEI) bertajuk Evaluasi Setahun Ekonomi Prabowo - Potensi Krisis, Tantangan, dan Peluang di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025), dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya, mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga disiplin fiskal.
Ia mengungkap, defisit APBN 2025–2026 tetap di bawah 3%, inflasi terkendali di bawah 3%, dan nilai tukar rupiah stabil di bawah Rp17.000 per dolar AS.
Penandatanganan perjanjian perdagangan IEU-CEPA dengan Uni Eropa setelah sembilan tahun negosias,i juga memperluas akses pasar ekspor Indonesia.
Namun, Berly yang juga aktif sebagai ekonom di INDEF, menyoroti meningkatnya sentralisasi fiskal. Pemangkasan transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun dalam APBN 2025 dan Rp155 triliun dalam APBN 2026 banyak menyasar anggaran fisik, sementara program dan proyek pusat tetap dijalankan di daerah, tanpa mekanisme pengambilan keputusan dan pengadaan di tingkat lokal.
“Ini menjadi kemunduran dalam semangat otonomi daerah yang sudah berjalan 25 tahun,” ujarnya.
Berly juga mengungkap melemahnya konsumsi masyarakat, komponen terbesar PDB Indonesia (52–55%), yang dalam beberapa kuartal terakhir tumbuh di bawah 5%. Stimulus dari 17 program prioritas dan 8 quick wins bernilai Rp16,23 triliun dinilai terlalu kecil untuk mendorong percepatan ekonomi nasional.
Ia menyarankan agar pemerintah mengalihkan sebagian dana dari program lain untuk memperkuat stimulus jangka pendek, terutama di tengah tekanan global yang berpotensi menekan ekspor dan arus investasi.
Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Peneliti Center of Economic Reform (CoRE Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti program andalan pemerintahan Prabowo, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Daru hasil penelitian lembaganya, Eliza mengungkap bahwa tidak hanya tingginya angka keracunan menu MBG yang nencapai 11.466 kasus, akan tetapi realisasi anggarannya pun sangat rendah, hanya 12,9% dari total pagu Rp171 triliun.
Sementara di sisi lain, untuk dapat berpartisipasi dalam program ini biayanya sangat besar, yakni butuh dana Rp1,5-2 miliar untuk membuat dapur SPPG, sehingga hanya pihak-pihak tertentu dapat terlibat
Akibatnya, timbul banyak permasalahan yang memicu terjadinya keracunan, yakni diabaikannya standar higienis karena dapur SPPG yang belum mengantongi sertifikat laik higienis pun dapat beroperasi, dan setiap hari SPPG-SPPG itu harus menyiapkan 3.000-4.000 porsi.
Ia menyebut model dapur SPPG seperti ini adalah model sentralistik, sehingga jika modelnya tidak diubah, korban akan terus berjatuhan.
Ia mengusulkan model desentralisasi dengan melibatkan UMKM, sekolah, dan komunitas lokal agar kualitas menu MBG terjaga dan risiko keracunan dapat diatasi.
Ia juga menyoroti soal akses izin tambang bagi koperasi.
'Ini bagaimana? Untuk mengelola tambang modalnya luar bisa besar, apakah koperasi punya dananya, juga sumber daya manusianya?" tanyanya.
Dari diskusi ini terungkap bahwa tahun pertama pemerintahan selalu menjadi masa penuh tantangan. Namun, sebagaimana disampaikan para ekonom, tahun kedua bisa menjadi momentum konsolidasi ekonomi nasional — jika stimulus diperbesar, fiskal lebih terbuka ke daerah, dan kebijakan populis diarahkan pada efektivitas program. (man)
