Jakarta, Harian Umum - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai Pemerintah Joko Widodo telah salah urus dalam mengelola negara, sehingga kemiskinan tetap menjjadi masalah utama akibat daya beli masyarakat yang rendah.

Di sektor ketenagakerjaan, kebijakan politik upah murah yang diterapkan Pemerintah terbukti tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan.

Hal itu disampaikan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam siaran persnya seperti dikutip Kamis (7/3/2024), untuk merespon pernyataan Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan UMR yang hanya mencapai 4,9 persen pada periode 2020-2024.

"Berbagai kebijakan Pemerintah Joko Widodo terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Sistem pengupahan yang beberapa kali diubah selama masa pemerintahannya, terbukti semakin melanggengkan politik upah murah dan menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi pangan yang diungkap Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan, membuktikan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya saja, masyarakat sudah sangat kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, perumahan dan kebutuhan lainnya," kata Mirah Sumirat.

ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah untuk serius dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jangan hanya peduli pada kekuasaan, tapi mengabaikan kesejahteraan rakyatnya," pungkas Mirah Sumirat. (rhm)