Jakarta, Harian Umum - Capres nomor urut 01 pada Pilpres 2024, Anies Baswedan menilai kalau selama hampir 10 tahun menjabat sebagai presiden, terhitung sejak Oktober 2014, Joko Widodo lebih.mengutamakan pembangunan bersifat makro yang tidak secara langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Hal itu dikatakan Anies dalam acara Desak & Slepet AMIN edisi Buruh dan ojek online (Ojol) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Senin (29/1/2024).
"Yang terpenting dalam mengelola anggaran adalah bagaimana anggaran disusun dan digunakan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat," kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, pembangunan infrastruktur tidak salah, tetapi harus seimbang antara infrastruktur makro dengan mikro.
"Kita butuh infrastruktur mikro agar manfaatnya dapat menikmati manfaatnya secara langsung. Kalau pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan tol, itu makro. Kalau yang mikro seperti. pembangunan jaringan pipa gas, limbah dan lain-lain," katanya.
Maka, kata Anies, agar pembangunan infrastruktur mikro dapat seimbang dengan makro, maka pembangunan infrastruktur mikro harus ditingkatkan.
Anies juga mengkritik pembiayaan di era Joko Widodo alias Jokowi yang bertujuan untuk meng-upgrade perkantoran agar terlihat lebih indah.
"Biaya up grade perkantoran sebaiknya dihentikan dulu, karena teelalu banyak biaya yang digunakan untuk keindahan kantor-kantor," katanya.
Menurut dia, banyak gedung yang kondisinya sudah baik, masih dipoles. Ia bercerita ketika suatu ketika melweati sebuah gedung, ia melihat gedung itu baik-baik saja.
"Tapi, ketika beberapa waktu kemudian saya.meleeati gedung itu lagi, saya melihat kaca-kaca gedung itu sudah diberi pelapos. Jadi, hanya diberi cover. Kalau anggaran untuk itu digunakan membeli timbangan balita untuk di Posyandu, berapa banyak timbangan yang dapat dibeli. Timbangan itu merupakan infastruktur mikro, untuk pelayajan bidang Kesra," katanya.
Terkait hal ini, Anies juga mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Kantor-kantor (pemerintah) di sini (di Jakarta) masih bagus, tapi bikin lagi di IKN, bikin baru di sana,' katanya.
Anies pun memberi saran yang bagus untuk pemerintahan Jokowi.
"Up grading kantor-kantor jangan dilakukan saat kebutuhan daaar masyarakat belum terpenuhi," katanya.
Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi memang memprioritaskan infrastruktur, sehingga utang luar negeri yang telah mencapai Rp7.000 triliun lebih, sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur seperti Bandara, jalan tol dan lain-lain yang disebut Anies sebagai infrastruktur makro.
Sebagian besar dari infrastruktur yang dibangun itu masuk program strategis nasional (PSN), termasuk IKN.
Namun, tak sedikit infrastruktur yang dibangun justru malah merugi ketika dioperasikan karena sepi peminat seperti Bandara Kertajati, jalan tol Krian-Legundi-Bunder- Manyar (KLBM) dan LRT Lampung.
IKN bahkan disebut-sebut tidak diminati investor.
Yang lebih memprihatinkan, PPATK menemukan bahwa 36,67% anggaran PSN masuk kantong oknum aparatur sipil negara (ASN) dan politisi.(man)
