Jakarta, Harian Umum- Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno disarankan membentuk Tim Adhoc untuk mendukung pencapaian target penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tahun ini target itu terlalu sulit dicapai karena 90% APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2017, dilaksanakan di era Ahok-Djarot, dan kita tahu di era sebelum Anies-Sandi dilantik Oktober 2017 itu banyak masalah," jelas pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Kamis (23/2/2018).
Pengamat yang telah puluhan tahun berkiprah di DKI Jakarta itu menjelaskan, permasalahan tersebut di antaranya soal penataan aset yang sejak 2016 hingga 2017 belum rampung, termasuk aset senilai Rp10 triliun yang belum diketahui keberadaannya; dan pengucuran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk BUMD-BUMD yang kemudian dihentikan Anies-Sandi.
Penghentian ini dilakukan karena pengucuran dana hingga triliunan rupiah itu diduga bermasalah karena terbukti sama sekali tidak dapat meningkatkan performance BUMD-BUMD yang mendapatkan kucuran dana. Bahkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mendapat kucuran Rp1,2 triliun melalui APBD 2017, plus Rp3,4 triliun melalui APBD Perubahan 2017, berniat mengembalikan sebagian dana yang telah diterima.
Selain hal tersebut, menurut Amir, yang juga membuat Anies-Sandi sulit mendapatkan WTP dari APBD 2017 adalah karena belum tuntasnya pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil audit nota keuangan tahun sebelumnya.
Rekomendasi dimaksud antara lain membatalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) seluas 3,64 hektare yang merugikan keuangan Pemprov DKI sebesar Rp191 miliar, dan menyelesaikan pembelian lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, yang menyedot dana hingga Rp668 miliar, namun lahan yang dibeli pada 2015 tersebut ternyata lahan milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
"Jadi, dengan adanya fakta-fakta seperti ini, dan juga mungkin fakta lain yang akan ditemukan BPK saat mengaudit nota keuangan DKI 2017, Anies-Sandi jangan ngotot ingin dapat WTP dari BPK. Kalau ngotot, sama saja Anies-Sandi ingin agar orang memberikan acungan jempol kepada Ahok-Djarot!" tegas Amir.
Pengamat yang juga Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini optimis Anies-Sandi akan mendapatkan WTP di 2019, karena APBD 2018 yang mereka gunakan adalah APBD yang disusun berdasarkan visi misi keduanya, dan mereka juga yang menjalaninya dari awal hingga akhir (Januari-Desember 2018).
Meski demikian Amir mengingatkan bahwa untuk mendapatkan WTP perlu strategi, karena WTP biasanya hanya dapat dicapai oleh pemerintahan yang telah dapat memenuhi prinsip clear and clean government, dan untuk itu Anies-Sandi membutuhkan tim yang solid, yang mau bergerak sesuai garis kebijakan, serta visi dan misinya.
Karenanya, tegas Amir, membersihkan pejabat yang tidak kompeten, tidak punya integritas dan hanya mampu menjilat, mutlak harus dilakukan.
"Pejabat seperti ini banyak ditemukan di Pemprov DKI saat ini. Mereka diangkat di era Ahok-Djarot," tegas Amir.
Anies juga disarankan untuk tidak lagi menggunakan pejabat-pejabat yang terindikasi terlibat kasus RSSW, Cengkareng dan kasus-kasus lain, baik yang terlibat dalam administrasi kenegaraan, maupun pidana, karena pejabat-pejabat seperti ini bisa menjadi duri dalam daging, bahkan bisa menggunting dalam lipatan.
"Untuk mencegah orang-orang seperti ini lolos dari seleksi, Anies-Sandi bisa membentuk tim adhok yang didalamnya juga terdapat unsur dari KPK DKI, karena jika Anies-Sandi ingin mendapatkan WTP, pastikan bahwa pemerintahannya bebas dari perilaku koruptif," tegas Amir.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sesuai UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, saat ini BPK Perwakilan DKI Jakarta telah mulai melakukan pemeriksaan reguler terhadap APBD DKI 2017. Pemeriksaan ini dilakukan untuk penggunaan anggaran periode Januari-April 2017, dan akan dilaporkan kepada DPRD DKI pada Juni 2018.
Amir berharap tidak terlalu banyak penyimpangan ditemukan dalam APBD itu.
"Tapi kalau hasil audit ditemukan adanya indikasi penyimpangan pada pengucuran dana PMD untuk BUMD-BUMD, saya akan mendorong Anies untuk meminta BPK melakukan audit investigsi atas temuan tersebut," pungkas Amir. (rhm)
