Jakarta, Harian Umum - Mabes TNI ikut mendalami kasus kerusakan hutan yang menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera.
Keterlibatan ini dilakukan karena TNI merupakan bagian dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
"Sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2025, (pendalaman) itu memang di Satgas PKH. Ini kita (dalam rangka) melakukan upaya-upaya penertiban," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Jumat (5/12/2025).
Ia menjelaskan, dalam tugas ini, TNI hanya membantu proses penegakkan hukum agar berjalan aman, karena di satgas PKH itu juga ada Kejaksaan Agung dan Polri yang punya kewenangan melakukan penegakkan hukum.
"Ada Kejaksaan Agung (Kejagung), ada rekan-rekan Polri juga di situ. Kita terus berkomunikasi dan melakukan upaya-upaya bersama," jelas Freddy.
Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, membeberkan kalau Satgas PKH sudah mulai mendalami soal kerusakan hutan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Bara, dan Sumatera Utara
“Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” katanya.
Anang menegaskan bahwa Satgas akan menyelidiki penyebab kerusakan hutan pada tiga provinsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya proyek tambang di hutan.
“Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” tegasnya.
Seperti diketahui, saat banjir bandang menerjang Sumut, Sumbar dan Aceh, bukan hanya material longsor berupa lumpur dan pasir yang menerjang permukiman warga, tetapi juga kayu-kayu gelondongan.
Jaringan Tambang Nasional (Jatamnas) curiga kalau kayu-kayu gelondongan itu berasal dari aktivitas penambangan mineral dan batubara (Minerba,) di ketiga provinsi itu, karena menurut Jatam fmelalui akun X-nya, selama ini Sumbar, Sumut dan Aceh memang 'dikepung' aktifitas penambangan.
"Di pulau Sumatera, tambang justru beroperasi di kawasan yang paling rawan bencana. Dari 1.907 izin tambang dengan luas lebih dari 2,4 juta hektare di seluruh Sumatera, sebanyak 546 izin atau seluas 832 ribu hektare berada langsung di zona rawan gempa, longsor, dan banjir," kata Jatamnas dikutip dari akun X-nya Jumat (5/12/2025).
Menurut data LSM ini, provinsi dengan sebaran izin terbesar di kawasan bencana antara lain Bangka Belitung (443 izin), Kepulauan Riau (338), Sumatera Selatan (217), Sumatera Barat (200), Jambi (195), Sumatera Utara (170), Lampung (148), Bengkulu (111), Riau (52), dan Aceh (31).
Selain itu, ada fakta bahwa telah terjadi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit di Sumatera, sehingga salah satu pulau terbesar di Indonesia itu saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan pusat produksi kelapa sawit nasional, karena menguasai sekitar separuh dari total areal perkebunan sawit di Indonesia.
BPS mencatat, total luas perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera mencapai lebih dari 8,78 juta hektare. Angka ini mencakup perkebunan kelapa sawit yang resmi. Artinya, luas sebenarnya bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan kebun kelapa sawit.
Wilayah dengan kebun sawit paling banyak di Indonesia adalah Riau. Selama beberapa tahun terakhir, provinsi tersebut konsisten menjadi pusat produk sawit nasional. .
Berikut 10 provinsi di Riau yang memiliki perkebunan sawit terluas berdasarkan data 2024/2025. Sumut, Sumbar dan Aceh termasuk di dalamnya:
1. Riau: 3,41 juta hektare
2. Sumatera Utara: 1,36 juta hektare
3. Sumatera Selatan: 1,24 juta hektare
4. Jambi: 952.000 hektare
5. Aceh: 470.000 hektare
6. Sumatera Barat: 449.000 hektare
7. Bengkulu: 425.000 hektare
8. Bangka Belitung: 269.000 hektare
9. Lampung: 200.000 hektare
10. Kepulauan Riau: 7.000 hektare.
Luasnya perkebunan sawit di Indonesia membuat Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) berdasarkan data per 2024-2025, mendudukkan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Berikut imdatanya;
1. Indonesia: 46 juta metrik ton (58 persen dari produksi global)
2. Malaysia: 19,38 juta metrik ton (25 persen dari produksi global)
3. Thailand: 3,33 juta metrik ton (4 persen dari produksi global)
4. Kolombia: 1,9 juta metrik ton (2 persen dari produksi global)
5. Nigeria: 1,5 juta metrik ton (2 persen dari produksi global)
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut, sebagai tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) antara Kemenhut dan Polri dalam ruang lingkup sinergi tugas dan fungsi dalam pembangunan kehutanan, maka dibentuk tim kerja sama untuk melakukan investigasi asal usul kayu-kayu yang terseret banjir bandang di Sumbar, Sumut dan Aceh.
"Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno berserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi, nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut," kata Menhut.
Ia menambahkan, jika memang ditemukan unsur pidana, maka akan dibawa ke jalur hukum.
"Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya," kata dia.
Politisi PSI ini mengklaim kalau jajaran di kementeriannya sudah melakukan penyusuran sungai dengan bantuan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) terdampak yang dilewati material kayu tersebut.
Pihaknya bahkan mengaku sudah menggunakan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk melakukan analisis kayu terbawa banjir. Mulai dari jenis kayu, penampakan fisik kayu hingga penampakan tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu. (man)
