Jakarta, Harian Umum - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengungkap informasi yang memprihatinkan terkait banjir bandang yang menerjang Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh pada November 2025 lalu.
Ia mengatakan, selama ini perkebunan sawit di Sumatera merajalela, akan tetapi faktanya, hasil produksi sawit tersebut tidak menjangkau kesejahteraan masyarakat di 3 provinsi tersebut.
"Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang, hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, (sedang) mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya," kata Rahmat dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Anthoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia menambahkan, para pengusaha perkebunan sawit itu mengeruk uang dari bumi Sumatera, tapi mereka tinggal di luar negeri, sementara masyarakat hanya menuai bencana akibat perkebunan mereka. dan ia minta. Ia pun minta Raja Juli bertindak tegas.
"Mereka tinggal di luar negeri, tapi uangnya mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Oleh karena itu, jangan sampai mereka melihat kita menderita, kemudian tak dihukum," katanya.
ia mengingatkan bahwa setiap nyawa warga Indonesia sangat berharga, termasuk yang menjadi korban banjir Sumatera.
"Bapak Menteri yang kami hormati, satu nyawa bagi kita itu sangat berharga. Sekarang, hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main," katanya.
Rahmat kemudian membuat kejutan dengan memberi contoh yang terjadi di Filipina. Ia seperti memberi isyarat agar Raja Juli mundur dari jabatan Menhut, karena tidak becus, sehingga terjadi banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.
"Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin itu tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentlemen dua menterinya mengundurkan diri karena merasa, menganggap, tidak mampu mengatasi itu," katanya..
"Jadi, bukan sesuatu yang salah juga, kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," imbuhnya. (man)
