PEMECATAN Jokowi dari keanggotaan PDIP melegitimasi permusuhan Megawati dengan Jokowi, meski dinilai terlambat.
--------------------------
Oleh: M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Telah lama muncul desakan Jokowi agar mundur dari jabatan presiden, kemudian DPR/MPR dituntut memakzulkan berdasar Pasal 7 A UUD 1945, namun hingga akhir jabatan pada tanggal 20 Oktober 2024, hal itu tidak terealisasi.
Di sisi lain, kasus-kasus Jokowi terus diangkat, bahkan melalui jalur hukum. Namun, sepanjang Jokowi masih presiden, semua bisa diatasi. Kekuasaan mampu mengendalikan hukum.
Upaya menghukum Jokowi atas dosa politik yang bertumpuk terus membentur. Nepotisme telah diadukan ke Bareskrim, ijazah palsu berkali-kali dipengadilankan, KM 50 ditagih sebagai utang, IKN simbol kesewenangan dan pemborosan, Rempang dilawan karena menggadai kedaulatan kepada RRC, PIK 1 dan PIK 2 Jokowi dan pengusasaha jahat merampas tanah rakyat, dan masih banyak kasus Jokowi sang Presiden yang tidak bermutu dan pantas ditangkap lalu diadili.
Setelah tidak menjabat, Jokowi terus ingin mempertahankan pengaruh dan mencari perlindungan. Untuk pengaruh, ia pegang Prabowo "Singa Sirkus"-nya dan titip "anak Samsul"-nya. Sejumlah kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024, juga hasil cawe-cawenya. Ada jalur partai politik, konglomerat, aparat dan birokrat, ada pula jalur hukum, semua menjadi jaringan bagi pengaruhnya.
Sementara serangan untuk menangkap dan mengadili Jokowi juga gencar. Ia harus berlindung. Tiga otoritas dijadikan tempat berlindung di samping awalnya adalah PDIP, partai yang membesarkan. Ketiganya yaitu konglomerasi 9 Naga peliharaan dan ATM nya, Presiden Prabowo produk politiknya, dan Kapolri-Jaksa Agung sebagai mesin hukumnya.
Penghukuman dimulai dengan pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP SK No. 1649 untuk Jokowi, No.1650 untuk Gibran dan 1651 bagi Bobby Nasution. Pemecatan resmi ini melegitimasi permusuhan Megawati dengan Jokowi. Meski dinilai terlambat, tetapi lumayan juga sebagai awal dari penghukuman.
Berikut yang potensial adalah mundurnya Naga dari kebersamaan. Berpindah majikan. PIK 2 menjadi titik rawan dan IKN yang akan belepotan. Jika Prabowo berani segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung, maka penghukuman Jokowi akan berlanjut.
Bukan hal mustahil peristiwa tumbang dan larinya Assad terjadi pula pada Jokowi yang harus berlari-lari menghindari kejaran rakyat yang marah kepadanya. Prabowo pun tidak bisa berlama-lama untuk melindunginya.
Jokowi adalah penjahat dan perusak negara.
Bandung, 17 Desember 2024