Jakarta, Harian Umum - Gagasan yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, mendapat respon positif dari Partai Ummat.
Partai yang didirikan Amien Rais ini mendukung gagasan itu dengan alasan untuk efisiensi anggaran negara.
“Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi melalui siaran pers, Minggu (15/12/2024).
Menurut Ridho, hari ini masyarakat Indonesia bisa menyaksikan bagaimana kualitas Pilkada Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih.
Kondisi ini, lanjut dia, jika dibiarkan terus menerus akan berefek pada gagalnya pembangunan yang bisa mensehjaterahkan rakyat.
“Logika Pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung, tapi para bandar Pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tanya Ridho.
Ia menjelaskan, ide One Man One Vote saat ini cenderung belum bisa diterapkan sepenuhnya, karena bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga SD saja. Hal tersebut membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif.
"One Man One Vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi," imbuhnya.
Partai Ummat juga mengusulkan agar verifikasi faktual bagi partai yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan karena membebani partai politik yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena semua partai politik dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.
“Partai politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka yang gak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa partai politik untuk “mengarang” mewakili karakteristik demografis tertentu,” kata Ridho.
Pada akhirnya, lanjut Ridho, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, dan partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil pemilu.
“Jadi l, poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem Pemilu kita yang berbiaya mahal, harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem Pemilu legislatif terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan Pilkada yang berbiaya mahal. Begitu juga Pilpres, apa tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme, apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” pungkas Ridho. (man)