Jakarta, Harian Umum- Ketua Umum DPP Garda 212, Ustad Ansufri Idrus Sambo mengatakan, ada tiga syarat yang diminta Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto jika seseorang ingin diusung Partai Gerindra dalam Pilkada maupun Pemilu legislatif (Pileg).
"Saya dekat dengan Pak Prabowo, dan telah beberapa kali bertemu dengan Beliau. Jadi, saya dengar sendiri apa yang beliau katakan, dan bahkan telah mengalaminya sendiri kalau ketiga syarat itu benar adanya," kata dia saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).
Inilah ketiga syarat tersebut:
1. Harus punya dana yang cukup, karena biaya Pilkada/Pileg sangat besar
2. Punya elektabilitas yang bagus, sehingga punya peluang untuk menang
3. Kalau sudah menang, maka harus mendukung Prabowo agar memenangi Pilpres 2019.
Salah satu deklarator Presidium Alumni 212 ini mengakui, syarat nomor satu dan nomor dua memang berat, namun ia menjamin tak ada mahar yang diminta Prabowo kepada calon yang diusung.
Ia mencontohkan saat mengajukan tiga nama untuk diusung Gerindra di Pilkada 2018 untuk wilayah Aceh, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
Dari ketiga calon itu, katanya, hanya yang diusulkan di Aceh yang lolos karena berdasarkan survei yang dibuat, hanya calon itu yang elektabilitasnya cukup tinggi, meski hanya berada di angka 12 persenan, sementara yang lain memiliki elektabikitas rendah.
"Yang di Aceh itu lolos, dan tanpa mahar," tegasnya.
Ia atas nama pengurus DPP Garda 212 mengaku keberatan, bahkan menyayangkan apa yang dilakukan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Matalitti yang gagal diusung Gerindra di Pilgub Jatim 2018, namun bicara seolah-olah Prabowo meminta mahar hanya karena diminta menyiapkan uang saksi Rp40 miliar.
"Uang saksi Rp40 miliar itu kecil untuk Pilgub sekelas Jawa Timur yang wilayahnya luas dan memiliki 60.800 TPS lebih. Malah kalau dihitung, jika satu TPS terdapat dua saksi, uang yang harus disiapkan lebih dari Rp40 miliar," tegasnya.
Ia juga menyesalkan karena kegagalan La Nyalla diusung Gerindra, yang merupakan masalah pribadi, membawa-bawa nama Alumni 212, sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan alumni 212.
"Aksi Bela Islam yang salah satunya melahirkan Aksi 212 yang diikuti lebih dari 7 juta Muslim dari berbagai Tanah Air, bukan gerakan politik. Jadi, nama Alumni 212 jangan diseret ke ranah politik praktis!" tegasnya.
Seperti diketahui, La Nyalla yang merupakan kader Gerindra, berniat maju di Pilgub Jatim 2018, dan oleh Prabowo diberi tugas untuk mencari dukungan dari partai lain yang bisa diajak berkoalisi, dan menyiapkan tim pemenangan. Untuk tugas ini, La Nyalla hanya diberi waktu 10 hari, terhitung sejak surat tugas dikeluarkan pada 10 Desember 2017, hingga 20 Desember 2017.
Belakangan, saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018), La Nyalla mengaku mengembalikan surat tugas itu karena diminta menyiapkan uang saksi Rp40 miliar oleh Prabowo.
La Nyalla mengaku, ia hanya mau memberikan uang itu jika rekomendasi DPP Gerindra untuk dirinya maju di Pilkada Jatim telah dikeluarkan.
"Saya tak mau bayar di depan, karena hari pencoblosan kan masih lama sekali (April 2018)," tegasnya. (rhm)
