Jakarta, Harian Umum- Mantan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Edy A Effendi, menuding kalau di bawah Lukman Hakim Saifuddin, Kementerian Agama (Kemenag) semakin hancur.
Tudingan dosen yang dipecat Kemenag pada Desember 2018 itu disampaikan usai paparan mantan Irjen Kemenag M Jasin dan pakar hukum tatanegara Mahfud MD dalam program Indonesia Lawyer Club (ILC) TVOne, Selasa (19/3/2019) malam yang lmembongkar habis praktik makelar jabatan di kementerian itu.
"Cek ILC ya. Apa yang saya kultwitkan bukan fitnah. Jual beli jabatan di Kemenag. Masih mau tuduh saya fitnah? Di bawah Lukman, Kemenag tambah hancur," katanya seperti dikutip harianumum.com dari akun Twitter pribadinya, @eae18, Rabu (20/3/2019).
Sebelumnya, mantan wartawan ini memang pernah membuat kultwit tentang praktik makelar jabatan di Kemenag, setelah Ketua Umum PPP M Romahurmuziy ditangkap KPK di Hotel Bumi Surabaya, Jatim, pada Jumat lalu. Atas kultwitnya itu, ada warganet yang menuduhnya menyebarkan fitnah.
Rabu (20/3/2019) pagi ini, Edy kembali membuat kultwit dengan mengacu pada apa yang dikatakan M Jasin dan Mahfud, karena menurut dia, data yang dipaparkan kedua narasumber di ILC itu valid.
Ia bahkan mengapresiasi keterangan Mahfud yang mengandung banyak data, termasuk data korban praktik haram yang diduga kuat melibatkan Menag Lukman Hakim Syaifuddin itu.
Dari pantauan harianumum.com di akun @eae18, kultwit yang dibuat Edy semalam terdiri dari 17 cuitan yang isinya juga membongkar praktik itu berikut nama-nama korbannya. Nama Lukman dan beberapa kali disebut.
"Sebagian besar pernyataan Prof @mohmahfudmd di ILC benar. Ada satu yang harus diluruskan soal Prof Dr Andi Faisal Bakti seharusnya dilantik jadi rektor UIN Jakarta 2018, tapi tidak jadi. Bukan begitu ceritanya. Babak akhir ada tiga kandidat. Begini ceritanya," kata Edy di awal kultwit.
Ia menyebut ketiga kandidat itu selain Prof Dr Andi adalah Prof Dr Jamhari dan Prof Dr Amany.
Gelar S1 Andi dari IAIN Makassar, sementara S2 dan S3-nya dari Universitas Mc Gill, Kanada; sedang S1 Jamhari dari IAIN Jakarta, dan S2 serta S3-nya dari The Australian National University; dan S1 Amany dari Universitas Al Azhar, sementara S2 dan S3-nya dari UIN Jakarta.
"Menurut informasi yang saya dengar, ketiga nama ini yang masuk ke Menag. Bisa juga salah. Kemungkinan besar skor Prof Andi paling besar, sehingga dia yang layak jadi rektor UIN Jakarta," imbuhnya.
"Masalahnya jika sudah masuk tiga besar, wewenang ada di Menag, tak tergantung skor. Nah, di sini permainan mulai. Siapa yang mengusung di belakangnya. Prof Andi dan Prof Jamhari (HMI, KAHMI), Prof Amany S1 Al Azhar, tentu bukan dari PMII tapi didukung alumni PMII," lanjut dia.
Ia menyebut, alumni PMII berafiliasi ke NU yang berkantor pusat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
"Yang bermain di sini yang paling vital alumni PMII, Prof Munzier Sukarta. Kalau di Ciputat meski Anda NU tapi bukan PMII, gak akan dianggap bagian NU oleh Prof Suparta. Pak Jasin digantikan dia sebagai Irjen," imbuhnya lagi.
"Kenapa Pak Jasin diganti Pak Suparta? Memang pelik. pak Jasin diganti karena banyak laporan terkait persoalan domestik, keluarga. Saya pun menerima informasi ini langsung dari bagian keluarga Pak Jasin. Tapi sudahlah, jangan dibuka soal ini," sambungnya.
Pada kultwit selanjutnya, Edy membeberkan kalau di era Irjen Suparta inilah permainan menggusur Prof Dr Nasarudin Umar sebagai Wamen Kemenag dimulai. Berawal dengan dibukanya kasus dugaan korupsi pada pengadaan Al Quran ketika Nasarudin masih menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam Kemenag. Padahal, baik Suparta maupun Nasarudin, keduanya PMII dan NU, namun mereka memang beda kepentingan.
"Menag SDA (Suryadharma Ali, red), Sekjen Bahrul Hidayat dan Suparta bermain tuk memberi pemberitaan buruk ke Wamen Nasarudin Umar. Dimulailah berbagi isu tentang sisi buruk Nasarudin Umar. Sisi yang mudah ditembak soal pengadaan Alquran," katanya.
Selanjutnya, Edy mencuit seperti ini:
"Saya mengikuti kasus ini. Saya menemani Prof Nasarudin dan suatu ketika saya antar ke Bang Todung Mulya Lubis. Bang Mulya memberikan pandangan secara hukum. Meski Prof Nasar tak terlibat tapi melakukan pembiaran praktik koruptif, bisa dikenakan hukuman".
"Dalam perjalanan pulang dari rumah Bang Mulya, saya melihat raut wajah Prof Nasar amat cemas. Saya memberi masukan, insya Allah aman. Pas Pilgub DKI 2017, isu ini digoreng lagi oleh media. Prof Nasar beri kabar saya "Gimana Ed, ada berita lagi tentang saya"".
"Saya beri jawaban A sampai Z. Nah, dari sisi ini bisa ditebak kenapa Prof Nasar pada Pilgub DKI 2017, dari pernyataan-pernyataannya selalu dukung Ahok dan sekarang mendukung Jokowi di Pilpres 2019".
"Kembali pada Prof Andi. Dia tidak batal dilantik, tapi Menag memang memilih Prof Amany karena didukung alumni PPMI Ciputat yang dikomandoi Prof Suparta. Prof Amany tak tahu kultur Ciputat. Apa efeknya? Efeknya kemarin. Pas Pemilu Raya (Pemira) di UIN Jakarta".
"Prof @mohmahfudmd benar ada demo. Kenapa demo? Karena rektor UIN Jakarta Prof Amany menggunakan pemilih melalui e-voting. Sosialisasinya baru Januari. Di sini persoalan dimulai. Prof Amany tentu akan menyelamatkan gerbong PMII sebagai organ yang mendukung dia jadi rektor".
"Pemaksaan e-voting dipilih karena mudah mengatur vote melalui admin utama atau hack. Faktanya banyak mahasiswa yang ingin vote, ternyata sudah auto vote ke calon yang tidak diinginkan. Rektor terlalu memaksakan kehendak satu kelompok".
"Yang menarik (saat mahasiswa demo) ada tulisan di spanduk " KPK Tolong Kesini". Kenapa mahasiswa menulis soal KPK? Karena persoalan politik dagang sapi di pemilihan rektor UIN Jakarta sangat kentara. Ini akibat PMA 68/2015. Efeknya ke berbagai kehidupan kampus sangat terasa".
"Di sinilah kecerobohan Lukman memaksakan PMA 68/2015 demi syahwat politiknya. Apa yang dipaparkan Prof Dr Mudjia Rahardjo di ILC semalam adalah fakta otentik. Saya pernah bertemu Prof Mudjia di Sulawesi di rumah Pak Mohsen, salah satu direktur Kemenag pusat".
"Kasus Prof Mujdia sebangun dengan Prof Andi ketika memenangkan pemilihan rektor UIN Alaudin Makassar tapi digagalkan Menag Lukman. Aneh bin ajaib. Sila cek beritanya "Menag Instruksikan Pemilihan Ulang Rektorp UIN Makassar".
Di luar kultwit ini, Edy mencuit tentang dampak buruk penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, yang diterbitkan Menag Lukman Hakim Syaifudin, karena PMA ini menghapuskan kewenangan pemilihan rektor oleh senat, karena dialihkan ke Menag.
Menurut Edy, inilah salah satu pintu masuk yang memperparah praktik jual beli jabatan di Kemenag.
"Inilah dampak buruk PMA Nomor 68 Tahun 2015 https://www.kabarlain.com/2019/03/inilah-dampak-buruk-pma-68-tahun-20.html?m=1 PMA 68 Tahun 2015 bentuk kejahatan Menag Lukman memberangus kebebasan akademik dan demi syahwat politik," katanya. (rhm)
