Jakarta, Harian Umum - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak menggerakkan Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI Jakarta supaya tingkatkan dana operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKlK) sampai tingkat RT/RW sampai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hal tersebut dikatakan Lazarus di pertemuan kerja bersama eksekutif dalam rencana Pembahasan Pra-RKPD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2026, di Ruangan Rapat Komisi C, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Lazarus berkata, Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam merangkum rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus pikirkan kompenen warga yang terdapat di bawah. Seperti dari sisi ekonomi dan sumber daya.

"Pada tingkat RW yang sampai ini hari selalu berteriak, uang operasional. Selalu ada itu pertanyaan, yakni ibu-ibu PKK," tutur Lazarus di pertemuan itu.

Lazarus mengutarakan, untuk PKK tingkat Kelurahan memang memperoleh dana operasional. Tetapi, PKK ditingkat RW sama sekali tidak mendapatkan uang operasional.

Dia lalu menanyakan peraturan apa yang membedakan, hingga dana operasional untuk PKK tidaklah sampai ke tingkat RT/RW cuma sampai di kelurahan. Menurutnya, hal tersebut telah sepantasnya menjadi perhatian khusus dan penerapannya harus segera terealisasikan.

"Karena di dalam PKK RW itu ada empat Pokja (Kelompok Kerja) dan beberapa kegiatan itu selalu mereka diminta. Dan mereka tidak punyai bujet operasional," ungkapkan Lazarus.

"Pada akhirannya mereka mintanya pada atau kelompok per-RT, karena mereka tidak punyai bujet operasional. Saya minta pemda memerhatikan hal tersebut serta saya meminta itu dibujetkan," tambahnya.

Selanjutnya, Lazarus menyorot PAUD yang tidak mempunyai dana operasional. Dia juga menekankan, Pemerintah provinsi DKI harus memerhatikan dan perjuangkan hal itu.

Ditambah, ungkapkan Lazarus, PAUD sangat menolong dalam perkembangan dan perubahan anak, baik jasmani atau rohani. PAUD mempunyai tujuan supaya anak siap masuk pendidikan selanjutnya, seperti sekolah dasar.

"Pemda harus mengutamakan beberapa hal itu masuk ke anggaran untuk operasional," tegas Lazarus. ***