Jakarta, Harian Umum - Lima pengurus Partai Rakyat Oposisi (PRO), Senin (12/8/2024), mendatangi delapan kantor pusat partai politik yang memiliki perwakilan di DPR untuk menyerahkan surat berisi desakan agar partai-partai itu menolak pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).
Kantor kedelapan partai politik dimaksud adalah kantor DPP Partai Gerindra, PKS, PAN, Golkar, PKB, Nasdem, PDIP, dan Demokrat.
Kelima.pengurus PRO yang mendatangi kedelapan kantor partai politik tersebut adalah Ketua Umum PRO Rustam Effendi, Waketum PRO Zulkarnain, Ketua Harian DPP PRO Bilung, Kepala Divisi Perempatan dan Anak DPP PRO Arfah Yuri, dan Kepala Divisi Kepemudaan DPP PRO Jek Guavara.
"Kami mendatangi kedelapan kantor DPP Parpol yang punya perwakilan di DPR untuk menyerahkan surat yang berisi desakan agar Parpol-Parpol itu menolak pertanggungjawaban Jokowi di Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus nanti," kata Rustam kepada media.
Menurut dia, pertanggungjawaban Jokowi memang harus ditolak karena selama 10 tahun memimpin Indonesia (sejak Oktober 2014), Jokowi gagal.
"Indikasinya adalah terjadi kemunduran di semua aspek, baik sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemunduran itu membuat kehidupan masyarakat semakin susah, sementara utang besar hingga puluhan triliun," jelas Rustam.
Kemunduran di bidang politik yang paling disorot PRO adalah kemunduran pada sistem demokrasi di Indonesia akibat cawe-cawe Jokowi saat Pilpres 2024 demi menjadikan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
Selain itu, Jokowi seperti leluasa membangun politik dinasti, sehingga anak sulungnya (Gibran Rakabuming Raka) dapat menjadi walikota Solo dan bahkan wakil presiden, sementara anak bungsunya (Kaesang Pangarep) bukan hanya menjadi ketua umum PSI hanya dua hari setelah menjadi kader partai itu, dan melalui putusan Mahkamah Agung yang kontroversial, Kaesang dapatmenjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 dalam usia yang baru 29 tahun.
Sedang menantu Jokowi, Bobby Nasution, dapat menjadi walikota Medan.
Di sektor ekonomi, Rustam menyoroti harga kebutuhan yang terus meroket, sementara upah pekerja dibuat murah melalui UU Cipta Kerja.
"Di sisi lain, di tengah susahnya rakyat mencari kerja, Jokowi justru mengizinkan ribuan tenaga kerja asal China masuk Indonesia dan mengisi lapangan kerja yang seharusnya dapat diisi anak bangsa," katanya.
Akibat hal ini, ia yakin jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang.
"Kondisi sosial kemasyarakatan kita selama era Jokowi juga tidak baik, karena terjadi polarisasi di tengah masyarakat dan bahkan di era Jokowi lah Islamophobia muncul dan merusak kerukunan umat beragama," kata Rustam
Ia menyebut masih banyak kegagalan Jokowi yang lain, antara lain korupsi yang makin gila-gilaan setelah UU KPK direvisi, pertumbuhan ekonomi yang mentok di 5 persenan meski utang terus menumpuk hingga puluhan triliun.
"Padahal kita ingat, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen Jokowi juga janji kurs rupiah akan 10.000/dolar AS yang faktanya sempat tembus Rp16.500/dolar AS, dan lain-lain," katanya.
Rustam menyebut, Jokowi juga diduga seorang pembohong, sehingga janji-janji kampanyenya banyak yang tidak dipenuhi, termasuk janji buy-back Indosat.
"Ijazahnya pun diduga palsu," imbuh Rustam.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukan PRO jika Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PKS, Nasdem dan PDIP tidak mau menolak pertanggungjawaban Jokowi? Rustam mengatakan bahwa apa yang dilakukan PRO ini merupakan upaya untuk memberikan dukungan agar mereka mampu dan berani untuk secara objektif menilai kinerja Jokowi.
"Selama ini kita kan tahu mereka, terutama partai-partai yang tergabung dalam.KIM (Koalisi Indonesia Maju), yak i Golkar, PAN, Gerindra dan Demokrat, adalah partai-partai yang patuh dan tunduk pada kemauan pemerintahan Jokowi karena pimpinannya ada yang tersandera kasus. Kalau dukungan yang kita berikan ini tetap membuat mereka tidak mampu dan tidak berani secara objektif menilai kinerja Jokowi, tentu kami punya sikap sendiri ke depannya," jelas Rustam.
Ia menegaskan bahwa PRO akan berdiri berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi, juga pemerintahan Prabowo yang menggantikan pemerintahan Jokowi, jika pemerintahan Prabowo sama saja dengan pemerintahan Jokowi.
"PRO didirikan untuk kebaikan Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, bukan Indonesia yang dikendalikan dan dikuasai boneka oligarki, asing atau siapapun yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai koloni yang hanya disedot sumber daya alamnya, dan membiarkan rakyat Indonesia miskin serta menderita," pungkas Rustam. (rhm).