Jakarta, Harian Umum- Ketua DPP FPI Habib Muchsin Alatas meminta umat Islam pendukung Gubernur DKI Jakarta untuk menandai anggota DPRD dan partainya yang menolak kebijakan sang Gubernur untuk melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta Tbk, dan tidak.memilihnya pada Pemilu legislatif (Pileg) 2019.
Pasalnya, minuman beralkohol (Minol) yang diproduksi perusahaan multinasional itu, antara lain minuman bermerek Anker, diharamkan dalam ajaran agama Islam dan dapat merusak generasi harapan bangsa.
"Tandai siapa saja anggota DPRD DKI yang tidak menyetujui kebijakan Pak Anies, dan partainya. Lalu jangan dipilih saat Pileg tanggal 17 April nanti," katanya ketika berorasi di mobil komando, Jumat (8/3/2019), saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, yang tak hanya melibatkan massa FPI, namun juga massa Brigade 411 dan emak-emak dari Relawan PAN.
Dalam aksi ini, masaa berjumlah ratusan orang itu juga menggelar pamflet yang antara lain bertuliskan "Indonesia Akan Beradab Tanpa Miras" dan "Dukung Partai-partai Penjaga NKRI, Penjaga Rakyat", serta menandatangani petisi di atas kain putih yang dibentangkan di aspal tepi jalan. Isi petisi itu mendukung Anies melepas saham Pemprov DKI di PT Delta.
Dalam aksi ini diungkap beragam efek buruk peredaran Miras yang salah satunya disitir dari kisah di zaman Nabi SAW.
Dikisahkan, kala itu ada seorang pemuda yang diberi tiga pilihan. Pertama, berzinah; kedua, membunuh bayi; dan ketiga meminum Miras.
Si pemuda memilih yang ketiga karena menganggap tidak berbahaya, tidak sadis, dan hanya akan berdampak kepada dirinya sendiri.
Namun setelah menenggak Miras, dalam keadaan mabuk, pemuda itu berzina dan membunuh bayi dari hasil perzinahan tersebut.
Dalam aksi unjuk rasa itu, massa mengancam jika aspirasi mereka tidak didengar dan direspon, mereka akan berdemo lagi setiap hari Jumat dengan massa yang jauh lebih banyak.
"Kami akan kerahkan massa dari masjid-masjid, mushollah, Ormas-Ormas Islam dan majelis ta'lim-majelis ta'lim," ujar Panglima Brigade 411 H Basyir.
Seperti diketahui, saat kampanye Pilkada Jakarta 2017, Anies berjanji akan melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta jika ia terpilih menjadi gubernur, karena ia menginginkan PAD (pendapatan asli daerah) yang halalan toyiban bagi DKI.
Janji itu direalisasikan dengan mengirimkan surat permohonan persetujuan pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta, kepada DPRD DKI Jakarta, namun realisasi itu terganjal oleh ketidaksetujuan Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Parsetio Edi Marsudi, dan anggota sejumlah fraksi lainnya, antara lain NasDem
Prasetio tiak setuju dengan alasan karena selain PT Delta memberikan deviden hingga Rp50 miliar per tahun, juga sejauh ini perusahaan itu tidak oernah merugikan Pemprov.
"Gubernur sebaiknya memikirkan ulang rencana ini," katanya.
Untuk diketahui, saham Pemprov DKI di perusahaan yang memproduksi Miras itu mencapai lebih dari 29% dengan rincian, saham Pemprov sebesar 26,25%, dan saham BPIPM (Badan Pengelola Investasi dan Penanaman Modal) lebih dari 2%.
Pada 2000, BIPM dibubarkan dan sahamnya digabungkan dengan saham milik Pemprov.
Per tahun, menurut data Pemprov, PT Delta menyetor deviden rata-rata sebesar Rp38 miliar kepada Pemprov, bukan Rp50 miliar seperti disebut Prasetio.
Jika saham dilepas, Pemprov akan mendapat pemasukan minimal sebesar Rp1,2 triliun.
Anies pernah mengatakan, uang hasil penjualan saham itu akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan.lain-lain.
Diterima politisi Gerindra
Tiga perwakilan peserta aksi, di antaranya Habib Muchsin Alatas dan H Basyir, diterima Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik, di ruang pers DPRD.
Namun demikian Taufik mengatakan kalau ia tidak bisa memutuskan sesuai tuntutan para pendemo, yakni DPRD menyetujui penjualan saham itu, karena ia mengakui memang ada anggota dewan dari beberapa fraksi, juga ketua DPRD, yang menolak kebijakan gubernur.
"Tapi aspirasi ini nanti akan kami bawa ke fraksi-fraksi untuk dibahas," katanya. (rhm)
