Jakarta, Harian Umum- DPD Partai Gerindra DKI Jakarta mengerahkan sekitar 4.005 orang relawan untuk mengawal pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilpres 2019.
"Setiap kelurahan kita mengerahkan 15 orang untuk mengawal pelaksanaan coklit yang dilakukan secara door to door," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik kepada harianumum.com di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).
Dengan jumlah 15 relawan per kelurahan, maka dengan jumlah 267 kelurahan di Jakarta, maka jumlah relawan yang dikerahkan Gerindra untuk melakukan Coklit sebanyak 4.005 orang.
Taufik menambahkan, relawan sebanyak itu dikerahkan karena pelaksanaan Coklit harus ditempel dari awal hingga akhir untuk memastikan bahwa data yang didapat, yang nantinya akan disusun menjadi daftar pemilih sementara (DPS) dan kemudian menjadi daftar pemilih tetap (DPT), tidak mengandung unsur rekayasa atau mark up.
"Mungkin data pemilih untuk Pemilu 2019 di Jakarta akan berbeda dengan saat Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2014. Kalau perbedaannya tidak mencolok, dapat dimaklumi, tapi kalau signifikan, nah itu perlu diwaspadai," jelasnya.
Wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini mengakui, seluruh kelurahan di Jakarta merupakan wilayah yang potensial bagi Gerindra untuk mendulang suara, terutama kelurahan-kelurahan yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
Saat hari pencoblosan dan penghitungan suara, lanjutnya, Gerindra DKI akan mengerahkan relawan yang lebih banyak lagi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dari lawan politik.
"Tapi yang juga penting untuk diperhatikan adalah soal waktu penghitungan suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), karena ini juga bisa membuka celah terjadinya kecurangan," katanya.
Ia menyebut, waktu penghitungan suara di setiap TPS rata-rata 30 menit, bahkan bisa lebih karena pada Pemilu 2019 terdapat empat kotak suara, yakni kotak untuk DPR, DPD, DPRD dan presiden.
Jika di satu kecamatan terdapat 999 TPS seperti di Tanjung Priok, maka penghitungan suara baru rampung dalam 20 hari 8 jam.
"Jadi, bayangkan kalau setiap saksi yang kita kerahkan di PPK harus bekerja nonstop selama 20 hari 8 jam, dan setiap hari bekerja hingga pukul 24:00, apa mereka masih dapat fokus mengawasi?" tanyanya.
Ia pun meminta KPU agar melakukan simulasi penghitungan suara di PPK, sehingga dapat diketahui berapa waktu yang tepat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penghitungan itu.
Dengan adanya patokan tersebut, katanya, maka relawan dapat melakukan antisipasi agar tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. (rhm)
