Jakarta, Harian Umum - Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat, Tolak Pemilu 2024, Senin (19/2/2024), menggeruduk kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Massa yang terindentifikasi sebagai pendukung Paslon nomor urut 03 pada Pilpres 2024 itu, yakni Ganjar-Mahfud, pada pukul 10:00 WIB berkumpul di Patung Kuda, dan sekitar pukul 11:00 WIB bergerak ke Bawaslu yang berjarak beberapa ratus meter.
Mereka membawa satu mobil komando untuk berorasi, spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan "Bawaslu Mandul", "Rakyat Tidak Percaya Pemilu Rekayasa", dan "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa".
Konvoi ratusan massa ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Thamrin arah Bundaran HI dan Monas terganggu, tetapi setelah mereka tiba di depan Bawaslu, polisi membuat pagar betis di tengah jalan agar massa tidak melampaui batas itu, sehingga separuh jalan yang tersisa tetap dapat dilalui kendaraan yang menuju Monas.
"Kami ke sini karena kami ingin Bawaslu bekerja maksimal. Buktikan pelanggaran-pelanggaran (yang terjadi) itu, dan berikan sanksi tegas, diskusilifikasi (Paslon 02 Prabowo-Gibran)," kata Sitorus, koordinator aksi.
Ia menyebut kecurangan Pilpres itu sudah terlihat dari awal dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat menjadi Cawapres, dan putusan itu oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dinyatakan melanggar etik berat sehingga ketua MK kala itu, Anwar Usman yang juga pamannya Gibran, dicopot dari jabatan tersebut.
"Pelanggaran juga dilakukan KPU dengan menerima pencawapresan Gibran yang tidak sesuai peraturan KPU (PKPU Nomor 19 Tahun 2023), karena peraturan itu menyebut syarat minimal Cawapres adalah 40 tahun, sedang Gibran baru 36 tahun," katanya.
Soal suara Ganjar-Mahfud yang rendah, Sitorus meyakini kalau ada manipulasi angka hasil perhitungan suara alias penggelembungan suara untuk Paslon 02.
"Sebab ada di suatu daerah, kalau gak salah di Rengas, (Paslon 02) dapat 80 suara, tapi (di Sirekap.KPU) jadi 800," jelas Sitorus.
Demonstran yang lain mengatakan, yang mereka minta adalah profesionalisme Bawaslu.
"Ini kecurangan terjadi sebelum, saat dan setelah Pemilu. Seharusnya Bawaslu bertindak, berikan sanksi tegas," katanya.
Massa mengatakan, mereka akan terus melakukan aksi hingga aspirasi mereka didengar.
"Kami minta Pemilu ulang," kata mereka.
Hingga berita ditulis, aksi masih berlangsung. Terlihat tiga perwakilan massa diterima beraudiensi oleh Bawaslu, dan hingga berita ini ditulis mereka belum keluar dari kantor lembaga pengawas Pemilu itu. (rhm)
