Jakarta, Harian Umum - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim, PDIP tidak pergi ke mana-mana, karena partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu dalam posisi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski tidak secara formal.
"Meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan ke mana-mana, PDI Perjuangan tetap men-support, mendukung pemerintahan Prabowo," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Ia menyebut, sikap PDIP itu merupakan sinyal positif, di mana politik semakin kondusif, dan hal itu bisa terjadi larena hubungan pribadi antar para pemimpin semakin hari semakin baik.
Dia pun berharap pertemuan Prabowo dengan Megawati dapat terjadi pada bulan ini.
"Dan itu bukan hubungan 1-2 hari, tapi telah dilalui cukup panjang, jauh sebelum beliau jadi Presiden," tegasnya.
Seperti diketahui, dari sembilan partai yang punya perwakilan di DPR, hanya PDIP yang tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).Plus.
Koalisi ini semula hanya bernama KIM, dan terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, serta didukung partai-partai kecil seperti Gelora, PSI, dan Garuda. Koalisi bentukan Jokowi ini dibentuk menjelang Pilpres 2024 dan digunakan untuk mengusung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, ketika menjelang Pilkada Jakarta 2024, PKB, Nasdem dan PKS yang pada Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, bergabung dengan KIM dan mengubah nama koalisi itu menjadi KIM Plus dan digunakan untuk mengusung Ridwan Kamil - Suswono.
PDIP yang pada Pilpres 2024 berkoalisi dengan PPP untuk mengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD, pada Pilkada Jakarta mengusung Pramono-Rano sendirian, tapi menang karena Anies Baswedan dan para pendukungnya memberikan dukungan kepada Pramono-Rano.
Belakangan, karena merasa dikhianati Jokowi yang membentuk KIM dan mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, pada Desember 2024 lalu memecat Jokowi, juga Gibran dan Bobby Nasution karena sebagai kader dan petugas partai, ketiganya dianggap berkhianat karena tidak mendukung calon-calon PDIP pada Pilpres maupun Pilkada Jakarta
Jika PDIP mendukung pemerintahan Prabowo dan tidak menjadi oposisi, apakah itu berarti PDIP telah berdamai dengan Jokowi yang berada di belakang KIM Plus? (rhm)