DPR FILIPINA berani memberi mosi tidak percaya kepada wakil presidennya yang bisa berujung pada pemakzulan, sementara DPR Indonesia seakan tak berkutik terhadap Gibran, meski proses keikutsertaannya di Pilpres 2024 cacat administrasi dan cacat konstitusi.
---------------------------------
Oleh: M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Prinsip "right or wrong is my country" tidak selalu benar, karena belajar yang baik dari negeri lain kadangkala perlu juga. Tentu, untuk memperbaiki hal-hal yang kurang di negeri sendiri.
Ada berita bagus, sekaligus ngeri-ngeri sedap datang dari Filipina. Wakil Presiden Sara Duterte, mantan Menteri Pendidikan dan Walikota Davao, mendapat mosi pemakzulan dari DPR.
Sara Duterte adalah puteri mantan Presiden Rodrigo Duterte. Ia dituduh banyak dosa dari mulai korupsi hingga menelikung Presiden Marcos Jr.
Sewaktu menjadi Walikota Davao, ia menyatakan sebenarnya tidak ingin menjadi politikus, dan ingin berprofesi sebagai dokter, tetapi sang ayah, Rodrigo Duterte, "mendorong" Sara agar berkarier politik seperti dirinya yang juga pernah menjadi walikota, dan kemudian menjadi presiden Filipina.
Nepotisme Rodrigo Duterte yang mantan presiden dan Sara Duterte, anaknya yang menjadi wakil presiden, berujung pada pemakzulan sang anak. Ini hampir serupa dengan Indonesia; Jokowi yang mantan presiden dengan Gibran Rakabuming Raka yang wakil presiden. Sara dan Gibran sama-sama bermasalah bagi bangsanya; wakil presiden yang selalu mencari celah untuk menelikung presidennya.
Seruan pemakzulan Gibran juga gencar. Ia cacat administrasi, cacat konstitusi, dan berperilaku kriminal sebagaimana tercermin dalam akun Fufufafa yang diduga kuat miliknya. Mungkin karena Jokowi masih berpengaruh, maka upaya pemakzulan belum berhasil. DPR masih takut, begitu juga dengan MPR. Tidak seperti Filipina, DPR Indonesia seperti yang tersandera, padahal Gibran itu Wapres terbutut dalam sejarah. Kesehatannya pun dipertanyakan.
Gibran dan Jokowi merupakan satu paket kepemimpinan buruk. Menjadi tragedi dalam berbangsa dan bernegara. Saat ini tuntutan rakyat seragam, yaitu mendesak penangkapan dan pengadilan Jokowi yang berbarengan dengan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Bila dibuat bertahap, maka proses politik dapat didahulukan, yakni makzulkan Gibran. DPR Filipina telah memberi contoh akan ketegasan, kewibawaan dan keberanian.
Dahulu juga Filipina pernah memberi pelajaran melalui people power yang menginspirasi reformasi. Ada pelecehan demokrasi, utang luar negeri, pembunuhan politik, dan korupsi. Kini perilaku Jokowi dan kapasitas Gibran mendorong pengulangan pelajaran Filipina bagi Indonesia. People power sendiri pernah terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia dan negara-negara Timur Tengah. Filipina tetangga Indonesia.
Mari kita mulai pembenahan negeri yang dapat mencegah terjadinya people power, yaitu makzulkan Gibran, tangkap dan adili Jokowi, tetapi jika itu tidak bisa, maka kekuatan rakyat terpaksa berbicara.
Reformasi dapat bergeser menjadi Revolusi.
People power Filipina saat itu dipicu oleh mandulnya parliament power. DPR yang hanya membebek.
Bandung, 9 Februari 2025
