JAKARTA, HARUM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menggelar demonstrasi di Federation Square, Melbourne, Australia, Selasa (4/7/2023).
Aksi ini dilakukan bertepatan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu tiba di Negeri Kanguru pada Senin (3/7/2023) malam.
Dalam demonstrasi yang hanya ditayangkan melalui akun Facebooknya itu, Denny meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan cawe-cawe pada Pemilu 2024 dan menghentikan dinasti politik serta bisnis keluarganya.
Terlihat hanya beberapa orang yang terlibat dalam aksi ini, tetapi ada spanduk besar dan panjang yang dibentangkan dengan tulisan; Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasty. Nama Jokowi berwarna putih,sementara kalimat "don't cawe-cawe, stop dynasty" berwarna merah.
Dalam aksi itu, Denny terlihat mengenakan kaus hitam bergambar wajah aktivis HAM Munir dan jaket cokelat.
"Presiden Jokowi sedang di Sydney. Kita melakukan demonstrasi damai ini di tengah kota Melbourne untuk mengingatkan Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasty. Jokowi jangan masuk menyebabkan Pilpres 2024 tidak jujur dan tidak adil. Setop juga dinasti politik dan bisnis anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa menghadirkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera. Ini sedikit dari kita untuk mengkritik, untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi," ujar Denny.
Pakar hukum tatanegara ini menilai, cawe-cawe yang Jokowi berbahaya, bukan hanya untuk demokrasi, tapi juga untuk Pilpres 2024. Selain itu, juga melanggar konstitusi, etika politik.
"Mestinya Jokowi melakukan cawe-cawe pada persoalan lain. Misal, mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset," katanya
Denny menyebut Jokowi melakukan cawe-cawe dalam pembuatan UU IKN, Perubahan UU Minerba, hingga membuat Perppu Cipta Kerja.
Maka, kata dia, Jokowi juga harus bisa cawe-cawe dalam RUU Perampasan Aset yang sangat diperlukan untuk melengkapi sistem aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi.
"Tapi Presiden tidak lakukan itu," sindir Denny.
Lebih lanjut, Denny menyebut Jokowi dapat melakukan cawe-cawe untuk menghentikan KSP Moeldoko yang dia sebut sedang mencopet Partai Demokrat, karena hal itu melanggar prinsip demokrasi, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, da berserikat.
"Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan manuver Moeldoko terhadapPartai Demokrat," katanya.
Denny kemudian menyoroti soal dinasti Keluarga Solo yang dinilai dapat dihentikan Jokowi.
"Presiden bisa cawe-cawe menghentikan dinasti keluarga Solo, menghentikan keikutsertaan anak-anaknya dalam berbisnis, karena bisnis anak-anak Jokowi, Kaesang dan Gibran, sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK oleh Ubedilah Badrun, di mana di situ ada dugaan tindak pidana korupsi. Modal yang disertakan ke dalam usaha anak-anak Jokowi tidak akan diberikan kalau dia bukan anak presiden," katanya. (man)
