JAKARTA, HARIAN UMUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan dalam menjalankan pemerintahannya di periode ke-2, Presiden Jokowi harus merampingkan Kabinet. Sebab reformasi birokrasi bisa terwujud dengan pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi.
“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2, Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” kata Mardani, Kamis (4/07/2019).
Politisi PKS tersebut beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya, “Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” ujarnya.
Mardani mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional), “Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” katanya.
Menurut Mardani di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Cina, kementerian negara tergolong ramping. “Kabinet Obama (AS) dengab 15 Menteri dan6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) dengan15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT) dengan 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) dengan 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani.
Selain itu, menurut Mardani perampingan kabinet diperlukan mengingat anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta, “Jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil. Contoh program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan,” ujar wakil ketua komisi II yang di antaranya membidangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Mardani juga mengingatkan bahwa kabinet yang gemuk, strukturnya bakal diisi untuk 'bagi-bagi kue'. “Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue. Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.
Meski demikian Wakil ketua BPN Prabowo-Sandi ini juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam sebuah wawancara ingin pemerintahan yg efektif, efisien dan tidak bertele-tele,” Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” pungkasnya. (Zat)
