JAKARTA, HARIAN UMUM - Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys mengatakan, sebagai perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Perumda Pembangunan Sarana Jaya selalu berkomitmen demi menjalankan program Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga ibu kota.
"Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ikut membangun ibu kota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah," kata Indra dalam acara diskusi dengan media bertema “Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020” yang diselenggarakan pada Hari Kamis (16/01/2020) di Novotel Cikini, Jakarta.
Pada kesempatan ini, hadir juga beberapa pembicara terkait pengembangan properti di ibu kota, seperti Dr.Ir. Nasrudin Djoko Surjono, MSI, MBA selaku Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ir. A Hadi Prabowo MT selaku Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, dan Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies.
Indra menuturkan, DKI memiliki backlock kepemilikan rumah yang pada tahun 2015 hingga 2018 yang meningkat hingga mencapai 10%. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. "Program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah," ujarnya.
Namun menurut Indra lantaran harga perolehan tanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat.
Indra juga menambahkan bahwa selain menyediakan rumah hunian DP 0 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga berencana untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang, di mana sentra bisnis yang bernama “Kawasan Sentra Primer Tanah Abang” akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).
Di tempat yang sama Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta Nasrudin Djoko Suryono mengatakan, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan. “Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun," katanya.
"Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa “special mission vehicle” untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta," lanjutnya.
Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga DNI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif. “Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," terangnya.
Sementara Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Hadi Prabowo MT Indonesia, menjelaskan bahwa di Jakarta, kepemilikan hunian milik sendiri adalah 47,12 persen, sedangkan yang tidak merupakan milik sendiri adalah 52,88%. Karena itu, backlog DKI Jakarta di tahun 2015 adalah sebesar 1.276.424 unit rumah. "Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta," tuturnya.
Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menambahkan saat ini kampung Kota Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan, namun tidak berkualitas. Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah lantai dan luas lantai yang rendah. "Karenanya, pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap yang memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan, dan dilengkapi oleh interaksi sosial dan ruang mobilitas publik dapat menjadi solusi," pungkasnya. (Zat)
