JAKARTA, HARIAN UMUM - Kalangan DPRD DKI khawatir peruntukan rumah DP nol rupiah Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur tidak menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu Pemprov DKI Jakarta diminta untuk memperketat seleksi para pemohon yang ingin membeli rumah tersebut. Hal tersebut disampaikan Penasehat Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly Muhammad.

"Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp 4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," ujar Ramlikepada wartawan, Sabtu (27/7/2019).

Sebagai informasi, untuk memiliki rumah DP Rp 0, Pemprov DKI menetapkan persyaratan dan prosedurnya. Persyaratan tersebut diantaranya, belum memiliki rumah, warga ber-KTP Jakarta dan tinggal sekurang-kurangnya 5 tahun, tidak pernah menerima subsidi perumahan, dan berpenghasilan Rp 4-7 juta.

Menurut dia, cicilan pembayaran rumah itu juga harus terjangkau dengan pemasukan masyarakat. Sebab dikhawatirkan sebelum pembayaran cicilan selesai akan terjadi pengalihan kredit kepada orang yang mempunyai penghasilan menengah ke atas.

"Nol persen itu bagus. Tapi dalam praktiknya takutnya tidak mampu membayar dan akhirnya dialihkan ke orang lain," katanya.

Peminat rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur cukup tinggi yaitu sebanyak 2.358 orang mendaftar. Namun saat ini dari ribuan peminat hanya 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Pemohon memiliki waktu selama 10 hari dari Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu, 4 Agustus 2019, untuk memilih unit yang diminati dan melakukan proses pengajuan permohonan kredit program DP 0 rupiah ke Bank DKI. (Zat)