Jakarta, Harian Umum- Inspektorat Pemprov DKI Jakarta dikabarkan telah memeriksa 11 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) yang berangkat ke Vietnam pada Jumat pekan lalu.
Meski demikian, Ketua Relawan Kesehatan Nasional (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, mengkritik cara Inspektorat menangani masalah ini karena dinilai lucu dan kontraproduktif.
"Info yang didapat Rekan Indonesia; polemik keberangkatan pejabat Dinkes ini langsung ditanggapi Gubernur Anies Baswedan dengan menginstruksikan Inspektorat agar memanggil para pejabat itu, namun lucunya, menurut info yang kami dapat, meski Inspektorat kemudian memberikan TEGURAN kepada para pejabat itu, teguran disisipi pesan yang menurut kami justru kontraproduktif jika dikaitkan dengan keinginan Gubernur untuk menciptakan clear and clean government sebagaimana yang selalu Gubernur dengung-dengungkan sejak kampanye Pilkada Jakarta 2017 yang dia menangkan," kata Agung melalui siaran tertulis, Kamis (14/3/2019).
Pesan dimaksud adalah seluruh pejabat Dinkes diminta memperkuat kekompakan, yang diterjemahkan Rekan Indonesia sebagai pesan agar pejabat Dinkes dapat saling menutupi kebobrokan di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) mereka, sehingga tidak diketahui publik.
Persepsi ini muncul karena setelah mendapat pesan tersebut, pimpinan Dinkes langsung membuat grup WhatsApp baru yang hanya berisi para pejabat yang klik dengan pimpinan Dinkes.
"Mereka seakan lupa bahwa jajaran di bawah mereka sudah muak dengan kondisi Dinkes yang penuh dengan konspirasi akibat adanya gap dan klik di tubuh SKPD itu. Para pimpinan Dinkes itu juga seperti lupa bahwa sejak lama jajaran di bawah selalu menjadi sapi perahan untuk menutup BOROK yang dilakukan pimpinan Dinkes, mulau dari kasus dugaan korupsi sampai kasus pungutan uang BLUD untuk keperluan acara pimpinan Dinkes," imbuh Agung.
Rekan Indonesia mengingatkan bahwa serapat apa pun membungkus bangkai, lambat laun akan ketahuan juga.
"Pimpinan Dinkes yang baru sejatinya harus melakukan perubahan revolusioner di tubuh Dinkes dengan memutus dan menghapus tradisi lama yang hanya menghasilkan jejaring konsporasi demi menyelamatkan korupsi serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pimpinan Dinkes masa lalu," pungkas Agung.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat (8/3/2019), sebanyak 11 pejabat Dinkes terbang ke Vietnam dengan alih untuk studi banding masalah demam berdarah dengue (DBD).
Ke-11 pejabat yang berangkat adalah:
1. Khafifah Any, Waka Dinas
2. Endah Kartika, Wadir umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budi Asih
3. Opy, kabid Yanmedik RSUD Tarakan.
4. Imel
5. LIndawati, kepala Puskesmas Senen.
6. Irma
7. Dewi Rusmala
8. Endang
9. Hilda
10. Bambang SB
11. Dr. Anang
Mereka berangkat melalui terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada pukul 05:15 WIB dengan pesawat Air Asia, namun sebelum tiba di Vietnam, mereka terlebih dulu transit di Kuala Lumpur.
Mereka berangkat ke negara Khmer Merah itu dengan menggunakan jasa Jesica Travel.
Namun yang aneh, meski berdalih studi banding, ke-11 pejabat itu berangkat bersama empat orang yang dua di antaranya merupakan pensiunan PNS Dinkes dan seorang direktur rumah sakit swasta.
Mereka adalah:
1. Berliana Masfar (istri dr anang)
2. Dyah Eko, direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa
3. Dr Caroline, pensiunan Dirut RSUD Pasar Minggu
4. Een Heryani, pensiunan sekretaris dinas (Sekdis)
Yang lebih mengagetkan, berdasarkan penuturan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, Een adalah mantan Sekdis yang diduga terlibat tiga kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani kejaksaan, yakni kasus dugaan korupsi pembangunan 17 Puskesmas, kasus dugaan korupsi pembangunan dua RSUD dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan.
Maka, keikutsertaan direktur RSU Adhyaksa pun memunculkan kecurigaan kalau keberangkatan ke-11 pejabat itu ke Vietnam bukan untuk studi banding, melainkan untuk membuat deal-deal, karena tahun ini Pemprov DKI akan menggelontorkan hibah untuk RSU Adhyaksa.
"Jadi, mungkin di Vietnam mereka mau bersepakat agar kasus tak sampai pengadilan, dan dana hibah lancar digelontorkan," kata Amir.
Kecurigaan makin menebal kalau para pejabat itu ke Vietnam bukan untuk studi banding, karena selain Vietnam bukan negara yang berhasil menangani DBD dan juga bukan negara yang bertumpu pada Kuratif Health, juga karena mereka hanya sehari berada di Vietnam.
"Mereka pulangnya hari Minggu, Pak," kata seorang pejabat Dinkes kepada harianumum.com.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinkes DKI Widyastuti belum dapat dikonfirnasi karena konfirmasi yang dikirim via WhatsApp tidak direspon, dan saat ditelepon tidak diangkat.
Sama dengan Widyastuti, Kepala Inspektorat Mucheal Rolandi juga tidak merespon saat dikonfirmasi via WA. (rhm)
