KEPULAUAN SERIBU membutuhkan pemimpin baru yang memungkinkan wilayah di tengah lautan ini dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan wilayah lain di Jakarta.
---------------------------
Oleh: Tobaristani
Pelopor Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Seribu dari unsur Forum Pemuda Kepulauan Seribu (Formada) Tahun 2001
Ada yang.menarik dalam.pidato yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat di Balaikota pasca dilantik Presiden Prabowo di Istana.Negara, Kamis (20/2/2025), juga saat sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada hari yang sama.
Media merangkum ada 10 janji dalam pidato Bang Anung itu yang kesemuanya terkesan populis, di antaranya tidak membawa orang ke lingkar kekuasaannya, menegaskan bahwa Jakarta masih ibukota negara, tamandi seluruh Jakarta akan dibuka 24 jam/hari, membebaskan ijazah yang ditahan sekolah, membenahi Kartu Jakarta Pintar (KJP), menurunkan syarat menjadi petugas (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU, dan proyek pengolahan sampah diresmikan Presiden Prabowo.
Tak ada janji yang terkait dengan rasionalisasi dan strukturisasi pejabat di tingkat provinsi maupun wilayah guna mengefektifkan kinerja pemerintahan. Padahal, banyak pejabat yang merangkap sebagai Plt (pelaksana tugas), dan banyak pula jabatan kosong yang belum terisi dari era Gubernur Anies Baswedan hingga Penjabat Gubernur Teguh Setyabudi
Di Kabupaten Kepulauan Seribu bahkan telah bertahun-tahun tidak ada pergantian pejabat, sehingga kabupaten yang wilayahnya dikepung lautan ini cenderung berada pada ritme yang sama dari tahun ke tahun karena ditangani oleh pejabat yang sama.
Sepanjang pengamatan saya, tidak ada perkembangan signifikan di Kepulauan Seribu. Dalam hal transportasi laut misalnya, pejabat terkait seolah tak punya terobosan apapun, sehingga dari tahun ke tahun kondisinya tetap sama.
Di sisi lain, ada dinas yang mengurusi soal transportasi laut, akan tetapi hanya berkutat pada bagaimana memperbanyak kapal-kapal dengan biaya APBD tanpa pernah berorientasi untuk menyediakan kapal antarpulau yang dapat dimanfaatkan warga maupun wisatawan.
Bahkan yang tragis, Dinas Perhubungan seperti memandang sebelah mata Pelabuhan Cituis dan Pelabuhan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, sehingga tidak pernah tersentuh revitalisasi yang membuatnya menjadi lebih 'manusiawi'. Padahal, kedua pelabuhan itu menjadi akses penting bagi warga Kepulauan Seribu saat mereka pergi pulang ke darat dan kembali lagi ke pulau.
Kabupaten Kepulauan Seribu butuh penyegaran yang memungkinkan wilayah ini terus berkembang dan maju seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga butuh figur-figur baru yang memiliki dedikasi, pemikiran yang brilian dan loyalitas pada pekerjaan dan negara.
Masih banyak pulau-pulau kosong di Kepulauan Seribu yang butuh sentuhan agar tak hanya mendatangkan manfaat secara ekonomi dari sektor wisata, tapi juga manfaat dari aspek sosial kemasyarakatan. Sementara luasnya laut yang mengitari pulau-pulau di Kepulauan Seribu adalah "harta karun" yang berpotensi mendatangkan pendapatan asli daerah yang besar melalui budidaya rumput laut, budidaya ikan laut, wisata air seperti diving, dan lain sebagainya.
Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kepulauan Seribu terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan jumlah penduduk di angka 30.000-an jiwa, jumlah penduduk miskin di Kepulauan Seribu pada tahun 2022 tercatat 701.088 orang, lalu naik menjadi 743.820 orang pada tahun 2023, dan menyentuh angka 775.909 pada tahun 2024.
Angka pengangguran turun tipis dari 8,11% pada tahun 2023 menjadi 7,93% pada tahun 2024, akan tetapi bukan mustahil akan meningkat pada tahun 2025 ini jika tidak ada terobosan dari bupati dan jajarannya, mengingat saat ini banyak sekali anak muda lulusan SMA dan yang sederajat di Kepulauan Seribu, juga yang bergelar sarjana, masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Masyarakat Jakarta, termasuk yang bermukim di Kepulauan Seribu, sangat berharap dari gubernur dan wakil gubernur yang baru, yang pada tanggal 20 Februari 2025 lalu dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, yakni Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Ke-10 janji yang telah disampaikan Gubernur menurut saya sangat baik, akan tetapi tidak menyentuh langsung pada aspek pertumbuhan untuk wilayah Kepulauan Seribu.
Akan lebih baik jika Gubernur dan wakilnya mulai mengkaji kinerja jajaran pejabat Kepulauan Seribu saat ini, dan menggantinya dengan figur-figur yang mampu menyejajarkan Kepulauan Seribu dengan wilayah lain di Jakarta.
Untuk wilayah yang terkepung lautan dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan, Kepulauan Seribu membutuhkan sentuhan yang berbeda dari wilayah lain di Jakarta. []
