Jakarta, Harian Umum - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, diminta memberikan penjelasan terkait mekanisme perealisasian program rumah DP 0 rupiah agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
"Sampai saat ini konsep untuk program itu masih belum jelas dan kami pun masih menunggu rilis fix-nya konsep itu seperti apa," ujar Selamat Nurdin, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta kepada wartawan di gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).
Ia mengakui, meski program ini akan digulirkan pada awal 2018, namun sesungguhnya masih berupa wacana karena banyak yang harus dipertimbangkan sebelum program direalisasikan, karena dengan menggulirkan program DP 0 rupiah, artinya Pemprov akan berbisnis property seperti yang selama ini dilakukan oleh BUMD seperti PT Jakarta Propertindo.
Karena ini bisnis, tegas politisi PKS tersebut, maka keterlibatan bank yang memiliki aturan serta prosedur yang ketat, juga harus dipertimbangkan.
"Selama ini kan persepsi yang muncul, semua masyarakat Jakarta dapat memiliki rumah itu, padahal belum tentu karena bank punya peraturan yang menjadi dasar untuk menerima atau menolak pengajuan kredit, termasuk kredit rumah DP 0 persen itu," imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa rencananya meski rumah yang dijual, yang akan dibangun secara vertikal, tidak dikenai uang muka, namun akan dikenai biaya cicilan sekitar Rp2 juta/bulan.
Peraturan yang berlaku di bank selama ini, pengajuan kredit rumah akan dikabulkan jika orang yang mengajukan kredit memiliki penghasilan tiga kali lipat dari jumlah cicilan per bulan.
"Artinya, orang yang dapat mengikuti program rumah DP 0 rupiah adalah yang berpenghasilan minimal Rp6 juta/bulan," imbuhnya.
Karena itu, Selamat meminta Anies-Sandi mengedukasi masyarakat agar program ini tidak menjadi bumerang.
"Soal anggarannya yang di RAPBD 2018 hanya Rp799 jutaan dan adanya usulan agar program ini ditangani BUMD, jangan Dinas Perumahan, ini urusan kedua, karena urusan pentingnya adalah matangkan konsep itu agar dipahami masyarakat dan ujung-ujungnya tidak mengecewakan publik," tegasnya.
Ia memastikan jika setelah program digulirkan dan dananya ternyata kurang, bisa ditambahi saat APBD Perubahan 2018.
Seperti diketahui, pembangunan rumah DP 0 persen merupakan program yang dijanjikan Anies-Sandi saat Pilkada DKI 2017 yang mereka menangkan, dan dalam RAPBD 2018 yang saat ini masih dibahas, masuk dalam belanja prioritas.
Program ini digagas karena hingga kini masih sekitar 1,3 juta dari 10,5 juta penduduk Jakarta yang belum memiliki rumah. (rhm)