Jakarta, Harian Umum - Sejumlah aktivis lintas angkatan, pejuang dan purnawirawan TNI, Selasa (6/8/2024), di Jakarta mendeklarasikan Partai Rakyat Oposisi (PRO).
Para deklarator tersebut di antaranya Jus Soema DI Pradja, Tito Roesbandi, Eggi Sudjana, Zulkarnain dan Rustam Effendi sebagai ketua umum PRO.
"Partai ini lahir dari keprihatinan atas hacumya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Rustam saat membacakan deklarasi.
Ia membeberkan kehancuran yang dimaksud, seperti utang pemerintah dan BUMN yang hampir mencapai Rp20.000 trillun, Indonesia kini masuk 100 negara termiskin di dunia meski Indonesia kaya sumber daya alam, Indonesia juga kini masuk negara terkorup di dunia, sementara Presiden Jokowi sukses membangun dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan, dan hukum menjadi alat kekuasaan untuk menindas rakyat demi kepentingan pribadi, keluarga dan oligarki.
"Semua ini terjadi akibat partai-partai politik yang selama ini ada, yang tidak mampu mengontrol kinerja presiden dan jajarannya, bahkan menjadi pendukung presiden, karena pimpinan-pimpinan dan kadernya tersandera kasus-kasus hukum, sehingga penguasa dengan leluasa membuat kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat," kata Rustam lagi.
Ia menegaskan, situasi ini harus dihentikan, sehingga perlu ada kekuatan politik yang berani melakukan perlawanan total atas kekejaman rezim.
"Untuk itulah Partai Rakyat Oposisi hadir menyatukan rakyat yang berada dalam barisan posisi untuk menjadi kekuatan besar dalam menggilas rezim dizolim," katanya.
Jus Soema Di Pradja mengatakan, saat ini kondisi Indonesia sebenarnya sudah dalam kondisi super-super krisis.
"Ibaratnya seperti ibu pertiwi yang sudah hamil tua, tapi masih disetubuhi terus, sangat berbahaya," katanya.
Menurut mantan wartawan Kompas dan Indonesia Raya ini, Parpol memang menjadi salah satu sumber masalah di Indonesia, karena dalam mengusung seorang calon kepala daerah misalnya, tak lepas dari pragmatisme karena setiap calon haris setor dalam jumlah yang tidak sedikit kepada Parpol.
"Jadi, bagaimana Indonesia akan memiliki pemimpin yang kredibel dan punya kapasitas kalau polanya seperti itu?" katanya.
Ia juga mengeritik perilaku Parpol yang hanya mendekat dan peduli kepada rakyat hanya lima tahun sekali, saat menjelang Pemilu, demi mendapatkan suaranya.
"Setelah itu rakyat dilepehin (dimuntahin, red), dan aspirasinya tidak didengar," katanya.
Karena hal itu, Jus mengatakan ia mendukung deklarasi PRO, dan bahkan meminta agar PRO tidak kalah dari partai-partai yang selama ini eksis.
Sementara Ketua Tim Hukum PRO, Eggi Sudjana, mengatakan, PRO akan didaftarkan ke Kemenkumham jika DPC-DPC telah terbentuk di berbagai daerah. (rhm)
