Jakarta, Harian Umum - Politisi Gerindra dan PDIP perang statemen terkait proyek mangkrak bertajuk Program Food Estate atau Lumbung Pangan yang digarap Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Kaliman Tengah.
Pasalnya, proyek yang berlokasi di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu hanya merusak lingkungan dan mendatangkan bajir, sementara 600 hektare lahan yang ditanami singkong, dan 17.000 hektare yang diubah menjadi sawah, tak kunjung panen.
Padahal, proyek yang digarap sejak tahun 2000 dan termasuk Program Strategis Nasional (PSN) itu menelan anggaran lebih dari Rp2,3 triliun.
Perang statemen diawali dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek itu sebagai kejahatan lingkungan karena telah menggunduli hutan, tapi tanpa hasil apapun.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8/2028).
Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan Hasto bahwa food estate merupakan program Presiden Jokowi, dan menurut dia, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet pemerintahan, hanya melaksanakan program Jokowi.
"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Ia menjelaskan, ketika Prabowo baru menjabat sebagai 'pembantu' Jokowi, dijelaskan bahwa garis kebijakan Presiden harus dijalankan semua kementerian, dan tidak ada program dan visi kementerian, yang ada hanyalah visi Presiden dan Wakil Presiden.
"Ingat, ini adalah sistem pemerintahan presidensil, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintah. Bila Presiden dan Wakil Presiden itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden," tuturnya.
Ia mengakui memang ada potensi terjadi perbedaan pendapat meski sama-sama berada dalam pemerintahan. Dia mengibaratkan ada sekelompok orang dalam perahu maupun mobil, yang mana pasti ada yang menengok ke kiri dan kanan dalam setiap perjalanan.
"Sehingga ada yang menikmati suasana itu dalam suatu perjalanan. Jadi, kami memahami itu," imbuh Muzani.
Prabowo sendiri ketika dikonfirmasi tentang pernyataan Hasto bahwa Food Estate merupakan kejahatan lingkungan, hanya menjawab singkat.
"Oh yang bener?" katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).
Menhan yang juga Ketum DPP Partai Gerindra itu tak mau berkomentar banyak.
Hal krusial lain dari kasus Food Estate adalah adanya isu bahwa anggaran proyek itu memgalir ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024. (man)
