Jakarta, Harian Umum - Pakar Hukum Tatanegara Refly Harun bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil, walkout dari audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Pasalnya, tim Komisi Percepatan Reformasi Polri keberatan Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma yang menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, ikut hadir dalam ruangan.
"Memang kami walkout karena kan ada 18 orang yang tertera dalam undangan yang kami ajukan, dan rupanya ada keberatan dari tim, yang diperkuat mantan Kapolri Idham Azis yang mengatakan kalau tersangka tidak boleh ikut. Maka, opsinya keluar," kata Refly kepada media.
Ia menegaskan, pihaknya memilih keluar dari forum tersebut sebagai bentuk solidaritas apabila Roy, Rismon, dan Tifa dipersilakan meninggalkan ruangan.
“Berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tyassuma) keluar, maka kita keluar," tegas dia.
Refly menjelaskan, pihaknya beraudiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak secara eksklusif ingin membahas kasus tuduhan ijazah palsu yang membuat Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka, melainkan seluruh kasus yang menjadi perhatian publik belakangan ini, termasuk laporan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang membuat Roy Suryo dkk menjadi tersangka, dan menurutnya, semua itu dapat menjadi bagian dari persoalan penting untuk disampaikan dalam konteks reformasi Polri.
"Kan keyakinan kita adalah kasus ini adalah kriminalisasi, karena itu saya kira layak untuk didiskusikan, disampaikan aspirasinya kepada pihak kepolisian," kata Refly.
Ia bahkan mempertanyakan kemunculan perkara-perkara yang beraroma kriminalisasi seperti kasus Roy Suryo dkk tersebut di tengah desakan publik agar institusi kepolisian direfiro. Ia juga mengkritik pemmidanaan terhadap masyarakat atas dasar pendapat maupun hasil penelitian.
“Negara yang mentersangkakan atau mempidanakan orang berpendapat, apalagi dengan penelitian dan lain sebagainya, itu negara yang demokrasinya sontoloyo. Nah, Indonesia kan tidak ingin seperti itu, harusnya, Indonesia harus naik kelas menjadi negara demokrasi yang substantif," ujarnya.
Refly berharap walkout tersebut menjadi pengingat penting bahwa proses reformasi Polri harus berjalan secara inklusif, transparan, dan terbuka terhadap kritik publik. (man)
