Jakarta, Harian Umum - Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam salah satu acara talk show di sebuah stasiun televisi dianggap bukan cara yang tepat dalam mengelola pendidikan di Indonesia. Saat itu, Nadiem mengaku akan mempertaruhkan kehormatan untuk mencari solusi soal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Saya melihat Mas Menteri belum punya gagasan dan inovasi yang jelas. Ini sudah empat bulan, kita menunggu langkah kongkretnya, malah kita makin bingung. Kalau ada rasa malu, lebih baik lepas jabatan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/8).
Tokoh perempuan yang menduduki jabatan Katua DPP PAN ini mengatakan solusi yang disampaikan oleh Menteri Nadiem untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak akan efektif. Lantaran, kebijakan tersebut tidak memberikan keharusan bagi sekolah untuk memberikan subsidi internet kepada siswa.
"Saya semalam dengar penjelasan Mas Menteri di Mata Najwa, soal penggunaan dana BOS. Saya miris ngeliat sekelas menteri jago sekali muter-muter bicaranya. Perihal BOS, bayangkan, contoh SMP, Per siswa 1.1 juta/tahun, kalau di sebuah sekolah swasta ada 161 orang, maka ada 177 juta. Kalau per anak butuh 100 ribu per bulan untuk internet, sisanya cuma 32 juta buat bayar gaji honorer, biaya listrik, renovasi, dan lainnya. Ini kan tidak masuk akal. Mereka tidak ada keharusan juga kok buat beliin paket data," tambahnya.
Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional , Zulkifli Hasan ini dengan tegas menyampaikan bahwa jika pendidikan di Indonesia masih bermasalah, Ia pastikan akan selalu lantang bersuara mengingatkan Mendikbud, sebab Zita kritis terhadap persoalan pendidikan adalah salah satu tugasnya sebagai warga negara yang peduli terhadap pendidikan.
"Lagi-lagi saya harus kritis. Sesuai janji saya, jika pendidikan masih bermasalah, saya akan lantang bersuara untuk mengingatkan Mas Menteri. Begitulah tugas kami sebagai warga negara yang peduli dengan pendidikan anak bangsa," tegasnya.
Zita pun memahami pernyataan Nadiem yang menyebut bahwa dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) akan diupayakan naik dan diberikan fleksibilitas pembelian ATK dan pulsa pada penggunaan dana BOS tersebut.
“Mas Menteri, saya paham dana Bos tahun ini meningkat 6,03% di banding tahun 2019. Besaran biaya tiap jenjangnya naik Rp. 100.000 per siswa, meningkat dari tahun sebelumnya. Tapi tidak bisa di simpulkan dana BOS cukup membantu untuk kebutuhan internet siswa.”
Sementara itu menurutnya dari data Kemendikbud di tahun 2018, ada 41.458 sekolah negeri yang tertinggal. dengan terhitung sejak dua tahun yang lalu, menurutnya cukup menggambarkan kondisi sekolah kita di Indonesia.
“Yang ingin saya tekankan, ada puluhan ribu sekolah yang harus mengandalkan dana BOS untuk keberlangsungan pendidikan di sekolahnya, bisa juga menjadi kebutuhan untuk mengupgrade sekolahnya jadi lebih baik. Dengan di alokasikan dana BOS untuk biaya internet bagi siswa saja, itu sudah sangat menguras anggaran yang harusnya di peruntukkan untuk sekolahnya.”
Lebih tajam zita menyampaikan kekhawatiran nya terhadap kondisi siswa dan sekolah yang berada di daerah tertinggal. Bahkan Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pemberian internet dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah adalah upaya lempar batu sembunyi tangan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim.
"Sesederhana itu saja Mas Menteri tidak bisa pikirkan. Itu baru contoh di Ibu Kota, bagaimana di daerah tertinggal lainnya? Apalagi kebijakan pemberian Internet di limpahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, sehingga akan banyak tuntutan dari orang tua kepada kepala sekolah. Ini sama saja Mas Menteri lempar batu sembunyi tangan," tutupnya. (hnk)
