Jakarta, Harian Umum- Ribuan umat Islam peserta Aksi Bela Kalimat Tauhid di depan kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat., Jumat (26/10/2018), sepakat bahwa haram memilih Jokowi pada Pilpres 2019.
Kesepakatan itu diteriakkan secara lantang saat orasi KH Irawan Syaifulhaq dari mobil komando.
Menurut dia, kasus pembakan bendera Tauhid oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada perayaan Hari Santri Nasional di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (22/10/2018), hanya merupakan salah satu bentuk penzoliman terhadap umat Islam yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, karena sebelumnya Habib Rizieq Shihab diperlakukan sedemikian rupa, sehingga hijrah ke Mekkah, Arab Saudi.
"Emak-emak (di antaranya Asma Dewi (kasus Saracen), red) dan aktivis (antara lain Jamran dan Rizal Kobar (dugaan kasus makar), red) ditangkapi. Sekarang bendera bertuliskan kalimat tauhid dibakar Banser. Setuju kalau pemerintahan Jokowi disebut sebagai pemerintahan anti Islam?" tanyanya.
"Setuju ....!" jawab peserta aksi kompak.
KH Irawan Syaifulhaq kemudian mengkritisi Menkopolhukam Wiranto yang menurutnya membela perbuatan Banser membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid, dengan mengatakan bahwa bendera itu adalah bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).
"Setuju pada apa yang dikatakan Wiranto kalau itu bendera HTI?!" tanya KH Irawan lagi.
"Tidaaak ...!" jawab peserta aksi.
"Jadi, Wiranto bohong atau tidak?!" tanya KH Irawan sekali pagi.
"Bohooong ....!" sahut peserta aksi.
"Yaqut (Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Coumas} yang juga mengatakan kalau bendera yang dibakar Banser adalah bendera HTI, bohong tidak?!"
"Bohooong ....!"
KH Irawan mengingatkan kalau selama ini Jokowi pun telah banyak berbohong, terindikasi dari janji-janji kampanye yang tidak ditepati. Ia juga menyesalkan sikap Jokowi yang diam dalam menyikapi pembakaran bender tauhid, sehingga menurutnya, kediaman Jokowi ini juga bukti bahwa pemerintahannya anti Islam.
"Sebenarnya kasus pembakaran bendera tauhid ini merupakan kesempatan bagi Jokowi untuk membuktikan kalau pemerintahannya tidak anti Islam, tapi Jokowi diam saja, bahkan menterinya berbohong untuk membela Banser," katanya.
Ia pun bertanya lagi kepada peserta Aksi Bela Kalimat Tauhid.
"Kalau Jokowi banyak bohong dan pemerintahannya anti Islam, haram tidak pilih Jokowi (di Pilpres 2019?!"
"Haraaam ...!" jawab peserta aksi.
"Perlu dua periode ....?!"
"Tidak .....!"
KH Irawan pun berseru lantang; "2019 ganti presiden ....!"
Peserta aksi kompak mengikuti.
Seperti diketahui, saat perayaan Hari Santri Nasional di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (22/10/2018), Banser membakar bendera tauhid dengan alasan karena merupakan bendera Ormas terlarang HTI, dan ngotot pada alasannya itu meski mantan Jubir HTI, Ismail Yusanto, mengatakan kalau HTI tidak punya bendera.
Tak hanya itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas bahkan hanya mau meminta maaf karena Ormas yang dibawahinya itu telah membuat kegaduhan, bukan karena membakar bendera tauhid karena menurutnya, bendera yang dibakar Banser adalah bendera HTI. Meski MUI telah menyatakan bahwa bendera itu panji Rasulullah dan bukan bendera HTI, serta meminta Banser meminta maaf kepada umat Islam.
Emosi umat Islam makin terbakar setelah pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan yang membela Banser.
"Peristiwa pembakaran tersebut akibat adanya penggunaan kalimat tauhid dalam Bendera HTI. Untuk di daerah lain, saat upacara Hari Santri, bendera tersebut dapat diamankan dengan tertib, sedangkan di Garut cara mengamankannya dengan cara dibakar oleh oknum Banser," kata Wiranto usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa (22/10/2018), yang dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, Kemendagri, Kemenkum HAM, MUI, dan perwakilan PBNU.
Ia mengaku kalau PBNU telah meminta kepada GP Ansor untuk mengklarifikasi kejadian di Garut, dan menyesalkan cara tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman, karena menurutnya, sesungguhnya sebagai Ormas Islam, Banser tidak mungkin dengan sengaja membakar kalimat tauhid, melainkan semata-mata karena ingin membersihkan pemanfaatan kalimat tauhid oleh HTI.
Jokowi sendiri tak mau banyak komentar soal kasus ini.
"Itu sudah disampaikan kemarin oleh Menkopolhukam, sudah. Serahkan ke kepolisian, sudah," katanya di ICE, Tangerang, Rabu (24/10/2018). (rhm)
