Jakarta, Harian Umum - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku kalau hubungannya dengan.l Presiden Joko Widodo alias Jokowi baik-baik saja.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024)
Megawati memberikan pengarahan dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan presiden ke-5 RI.
"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata dia.
Megawati mengaku kalau dia disebut punya hubungan yang buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode.
Megawati mengatakan, hal tersebut merupakan wilayah tata negara.
"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," kata dia lagi.
Putri proklamator Bung Karno itu menilai yang mempunyai sikap soal masa jabatan presiden adalah MPR. Menurut dia, hasil diskusi dengan ahli tata negara, keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden 2 periode.
"Ya, saya tidak punya hak loh mengatakan boleh atau tidak, itu kan harus Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Karena ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan diubah Tap MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan dengan ini Tap-nya itu masih berlaku? Yes, ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara, ya silakan," imbuhnya.
Seperti diketahui, belakangan ini hubungan Megawati dengan Jokowi memang dikabarkan memburuk, karena Megawati menolak keinginan Jokowi agar masa jabatannya sebagai presiden diperpanjang atau masa jabatan presiden ditambah dari hanya dua periode menjadi tihmga periode.
Tak hanya itu, hubungan itu juga dikabarkan memburuk karena Jokowi tidak mendukung Ganjar-Mahfud, pasangan yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, padahal Jokowi adalah petugas partai PDIP
Bahkan alih-alih mendukung Ganjar-Mahfud, Jokowi ditengarai mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga anak sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, dan menjadi Cawapres untuk mendampingi Prabowo yang maju sebagai Capres di Pilpres 2024. Untuk mendukung pasangan ini, Jokowi juga ditengarai membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Partai Garuda. (man)
