Jakarta, Harian Umum - Budayawan yang juga sutradara dan politisi, Eros Djarot, mengatakan bahwa Indonesia bukan lagi sebuah negara Republik, melainkan telah menjadi kerajaan yang rakyatnya diarahkan untuk menjadi abdi dalem atau orang yang mengabdi kepada raja atau keraton.
"Budaya bernegara kita harus dipertanyakan, karena para pemimpin kita, termasuk yang saat ini berkuasa (Prabowo) cenderung seenaknya saja, semau gue, seolah negara ini punya dia," kata Eros saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Orasi Politik Memperingati Kemerdekaan Indonesia ke-81 dengan tema "Membenahi Kerusakan Indonesia" di Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026).
Ia mengaku tidak tega untuk menyalahkan Prabowo, karena budaya ini juga dijalankan pada presiden-presiden sebelumnya, baik Jokowi, Soesilo Yudhoyono, Megawati, Gus Dur, bahkan Soeharto di era Orde Baru.
Karena budaya seenaknya itu, maka aparatur negara, seperti Kementerian dengan menteri-menterinya, TNI, polisi, menjadi abdi dalam yang tunduk dan patuh pada apapun kehendak dan kebijakan pemimpinnya, sehingga ketika Presiden mengatakan A, maka semua bawahannya mengatakan A.
Akhirnya, rakyat pun harus patuh pada apapun kebijakan pemerintah.
"Jadi, kalau bicara bahwa negara kita ini dengar demokrasi, itu hanya khayalan saja. Demokrasi kan harus ada check and balance, tugas dan fungsi-fungsi dalam trias politica harus berjalan dengan baik. Apakah sekarang seperti itu? Tidak," tegas Eros.
Ia mencontohkan, ketika era Orde Baru, DPR yang seharusnya bertugas mengawasi kinerja pemerintah karena merupakan perwakilan rakyat di Parlemen, justru menjadi kaki tangan pemerintah.
"Sekarang pun begitu; DPR cenderung menjadi kolaborator pemerintah, abai terhadap aspirasi dan kehendak rakyat, sehingga tak sedikit kebijakan pemerintah yang justru merugikan rakyat," katanya.
Ia menyesalkan kampus-kampus yang seharusnya menjadi agen perubahan, justru diam saja.
"UGM bahkan bikin malu, karena terseret dugaan ijazah palsu Pak Jokowi," imbuhnya.
Eros menegaskan bahwa saat ini Indonesia bukan lagi sebuah Republik sebagaimana didirikan pada pendiri bangsa, melainkan telah menjadi kerajaan.
"Karenanya, kalau kita bicara tentang meritokrasi, itupun khayalan saja," katanya.
Seperti diketahui, selama ini pemimpin di Indonesia memang cenderung semaunya. Ketika Jokowi menjadi presiden (2014-2024), banyak kebijakannya yang ditentang rakyat, tapi tetap dijalankan oleh aparatur negaranya, seperti kebijakan tentang pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Ketika wartawan senior Edi Mulyadi mengeritik lokasi pembangunan IKN sebagai tempat jin buang anak, dia ditangkap dan dipenjara 7 bulan 25 hari.
Di era Pemerintahan Prabowo saat ini, Program MBG dan Koperasi Desa-nya dikritik keras dan diminta rakyat agar dihentikan karena menjadi ladang korupsi baru, bahkan MBG membuat puluhan ribu siswa keracunan.
Namun, Prabowo meneruskan kedua program itu.
Eros mengatakan, Core of the problem atau ingin permasalahan di Indonesia saat ini adalah budaya bernegara yang menyeret Indonesia menjadi negara kerajaan dan membuat aparatur serta rakyat menjadi abdi dalem.
"Ini yang harus kita benahi," tegasnya. (man)
