Jakarta, Harian Umum - Puluhan emak-emak yang tergabung dalam Arisan Emak-emak, Selasa (27/2/2024), menggeruduk DPR RI Jakarta untuk memprotes kenaikan harga beras yang tembus Rp18.000/liter, dan menuntut agar Presiden Jokowi dilengserkan.
Para emak-emak yang mayoritas berdaster itu memulai aksi sekitar pukul 12:25 WIB. Mereka tidak membawa mobil komando, tetapi membawa toa dan peralatan dapur berupa panci, ada juga yang membawa kentongan dari bambu, yang mereka bunyikan sepanjang aksi.
Mereka juga membentangkan spanduk dan poster-poster yang antara lain bertuliskan "Turunkan harga sembako", "Tolak kenaikan harga BBM", dan "Lengserkan Jokowi".
Dalam orasinya, emak-emak mengatakan kalau beras menjadi langka di pasaran dan harganya melambung hingga jenis tertentu mencapai Rp18.000/liter, karena beras dijadikan Bansos oleh Presiden Jokowi menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024, sehingga beras menjadi langka dan harganya naik gila-gilaan.
"Kami keberatan! Kami protes karena beras dipolitisasi dengan dijadikan Bansos untuk.memenangkan anaknya Jokowi (Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2)," kata Merry, salah satu peserta aksi kepada media.
Merry juga mengatakan kalau politisi Bansos itu merupakan bukti kalau Pilpres 2024 curang secara terstruktur, sistematis dan masif demi kemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran.
"Karena itu kami minta DPR melengserkan Jokowi segera karena dia telah menyalahgunakan uang negara dari APBN untuk kemenangan anaknya. Kami juga menolak politik dinasti yang dia bangun," tegasnya.
Dalam aksinya ini, emak-emak yang berjumlah sekitar 40 orang itu sempat akan menghadang arus lalu lintas di depan DPR, tetapi dihalangi belasan polisi yang mengawal aksi mereka, dengan membentuk pagar betis di tepi jalan.
Gagal menghadang arus lalu lintas, emak-emak itu berorasi di pinggir jalan dan menyanyikan sejumlah lagu, di antaranya lagu Maju Tak Gentar.
Dalam aksinya ini, emak-emak ini juga mengusung tuntutan lain selain turunkan harga sembako dan lengerkan Jokowi, di antaranya:
- Hapuskan dinasti politik
- Adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi dengan para penjahat demokrasi
- Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran Pemilu
- Usut tuntas grand design Pemilu curang.
(rhm)