Jakarta, Harian Umum - Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga mengkritik lambannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, dalam menyikapi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP).
Pasalnya, acara yang diselenggarakan Ismaya Group pada 15 dan 16 Desember 2017 di area JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, itu merupakan acara yang tidak mendidik, tidak bermanfaat, dan hanya mendorong generasi muda agar menjadi generasi hedonis dan dekat dengan narkoba serta seks bebas.
"Tahun 2012, saat gubernur DKI Jakarta masih dijabat Fauzi Bowo alias Foke, konser Lady Gaga saja bisa dibatalkan. Masak di era Anies-Sandi ini yang katanya takkan kompromi dengan peredaran narkoba dan prostitusi, acara yang isinya cuma hura-hura sambil joget-joget dengan diiringi musik disko seperti di diskotik-diskotik, mau dibiarkan?" kritiknya kepada harianumum.com di Jakarta, Kamis (7/11/2017).
Aktivis senior ini menilai, acara DWP jauh lebih tak layak dibanding konser Lady Gaga yang hanya akan menampilkan lagu-lagu hitsnya.
"Cuma memang, seperti yang kita tahu, penampilan panggung Lady Gaga seronok dan aneh, sehingga dinilai tak cocok dengan adat ketimuran di Indonesia, dan juga karena penduduk negeri ini mayoritas Muslim," jelasnya.
Sementara dalam acara DWP, lanjut Rico, dalam dua kali penyelenggaraannya, yakni pada Desember 2015 dan 2016, sama sekali tak ada yang menyanyi. Yang ada hanya musik disko yang terus digeber dari awal acara hingga akhir, dan selama itu semua yang hadir jejingkrakan.
"Yang cewek pakaiannya seksi, yang cowok kelakuannya bisa saja amoral. Masak acara yang begitu tetap diizinkan?" kata Rico lagi.
Ketua Amarta yang juga mengetuai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ini mengakui, keras menentang acara DWP diselenggarakan, karena dari hasil deteksi FKDM saat acara itu digelar pada 2016, ditemui adanya penyalahgunaan narkoba dan praktik seks bebas. Bahkan rumor yang kemudian beredar menyebutkan, setelah pesta usai dan petugas membersikan tempat itu, ditemukan banyak kondom bekas pakai di sana.
"Karena itu dalam waktu dekat FKDM akan menjalin komunikasi dengan MUI, Ormas-Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan FPI, Ormas non keagamaan seperti FBR, Forkabi dan Bamus Betawi, untuk mendapatkan dukungan agar Anies segera mengirim surat ke Polda Metro Jaya, dan merekomendasikan agar acara itu jangan diberikan izin," tegas Rico.
Seperti diketahui, DWP yang merupakan event tahunan dan pada 2017 ini merupakan penyelenggaraan tahun ketiga, disorot banyak pihak, termasuk oleh warga Kemayoran yang merasa terganggu oleh adanya acara itu.
Saat pertama kali acara digelar pada 2015, Persatuan Pengurus Masjid se-Kecamatan Kemayoran pernah meminta polisi untuk tidak memberikan izin untuk acara ini, namun gagal.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Pemuda Islam (GPI) pun kandas karena dihalau polisi.
DWP tetap diselenggarakan karena telah mengantongi izin prinsip dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkit, dan juga mengantongi izin keramaian dari kepolisian.
Rico berharap, Anies-Sandi aspiratif karena jika DWP 2017 tetap terselenggara, bukan mustahil akan muncul kelompok atau kekuatan tertentu yang melakukan protes, sehingga suasana Jakarta menjelang tahun baru menjadi tidak kondusif.
"Jika kelambanan Anies-Sandi karena mereka merupakan pemimpin baru, sehingga mereka belum paham benar apa itu DWP, mereka bisa memanggil pimpinan SKPD terkait untuk meminta penjelasan," katanya.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang didapat dari internal Pemprov DKI, diketahui kalau DWP mendapatkan izin prinsip setelah mengajukan surat permohonan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbaangpol) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
Setelah di-acc oleh kedua SKPD itu, rekomendasi dikirim ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPST), dan izin prinsip pun keluar.
"Setelah mendapat izin dari SKPD, penyelenggara ke kepolisian untuk mendapatkan izin keramaian," pungkasnya.
Seperti diketahui, konser Lady Gaga dapat dibatalkan pada 2012 karena Lembaga Adat Besar Republik Indonesia (LABRI) menolak kedatangan penyanyi asal AS itu dengan alasan karena di setiap konsernya, pelantun "Bad Romance" itu selalu pamer aurat, sehingga dinilai membuat tontonan yang tidak mendidik bagi generasi muda Indonesia.
Pembatalan terjadi karena Kepolisian juga menerima kabar bahwa Front Pembela Islam (FPI) akan mengerahkan 30.000 anggotanya untuk mencegah Lady Gaga turun dari pesawat yang landing di Bandara Soekarno-Hatta, jika biduan itu tetap diizinkan konser.
Karena informasi ini, kepolisian memutuskan untuk tidak mengeluarkan izin untuk penyanyi As itu, sehingga konser pun batal.(rhm)
