Jakarta, Harian Umum – Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pemerintah perlu membuka dokumen lama terkait komunikasi Indonesia dengan Israel pada masa pemerintahan Orde Baru.
"Keterbukaan sejarah diplomasi tersebut penting agar tidak menjadi “beban masa lalu” yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," kata Amir dikutip dari siaran tertulisnya, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, selama ini publik hanya mengetahui sikap resmi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, akan tetapi di balik itu sebenarnya terdapat jejak komunikasi yang berlangsung secara tertutup antara Indonesia dengan Israel pada masa pemerintahan yang dipimpin Presiden Soehartos.
“Warisan komunikasi itu sebenarnya ada, tetapi tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada publik, karena itu sebaiknya dokumen-dokumen lama dibuka agar masyarakat memahami konteks sejarahnya,” imbuh dia.
Amir mengungkap, salah satu peristiwa yang sering disebut dalam catatan sejarah diplomasi Indonesia adalah pertemuan antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tanggal 15 Oktober 1993. Pertemuan itu terjadi tak lama setelah Rabin menandatangani Oslo Accords bersama pemimpin Palestina Yasser Arafat.
Menurut Amir, pertemuan itu menunjukkan bahwa komunikasi antara Indonesia dan Israel sebenarnya pernah terjadi di tingkat pemimpin negara, meskipun tidak diikuti pembukaan hubungan diplomatik secara resmi.
“Setelah Oslo ditandatangani, Rabin bertemu Soeharto. Dalam perspektif intelijen dan geopolitik, pertemuan seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan melalui jalur komunikasi yang sudah dibangun sebelumnya,” jelas dia.
Amir meyakini jaringan militer dan intelijen pada masa Orde Baru kemungkinan memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara Soeharto dengan Rabin tersebut. Salah satu tokoh yang disebut memiliki pengaruh besar dalam arsitektur keamanan saat itu adalah LB Moerdani. Atase Militer Indonesia di Belanda, Yopie Meiloa, disebut-sebut juga punya andil untuk pertemuan tersebut.
Amir menjelaskan, dalam praktik hubungan internasional, negara sering membuka jalur komunikasi tidak resmi melalui militer, atase pertahanan, maupun jaringan intelijen.
Ia mencontohkan bahwa berbagai negara kerap menggunakan jalur non-diplomatik untuk menjaga komunikasi strategis, terutama dengan negara yang secara politik sensitif.
“Dalam dunia geopolitik, komunikasi informal seperti ini sangat umum. Banyak negara yang secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi tetap menjaga jalur komunikasi melalui intelijen atau pertahanan,” jelasnya.
Amir mengingatkan bahwa dalam praktik global, perusahaan asing terkadang menjadi pintu masuk bagi kepentingan intelijen. Pola ini, menurutnya, pernah digunakan oleh sejumlah negara Barat.
“Perusahaan teknologi atau pertahanan sering kali disusupi agen intelijen. Itu praktik yang juga pernah dilakukan negara seperti Inggris dalam berbagai operasi global,” jelasnua lagi.
Amir menyebut, kontak Indonesia dengan Israel tidak sepenuhnya berhenti setelah era Orde Baru.
Pada tahun 2004, menjelang akhir pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ada delegasi pengusaha yang tergabung dalam Kadin melakukan kunjungan dagang ke Israel melalui jalur organisasi bisnis.
“Artinya, komunikasi ekonomi tetap ada, walaupun tidak selalu muncul di ruang publik,” tegasnya.
Dalam situasi global yang semakin kompleks, Amir menilai Presiden Prabowo perlu mengambil posisi diplomasi yang jelas dan tidak ambigu. Ia bahkan mengingatkan agar kebijakan luar negeri Indonesia tidak terjebak dalam diplomasi “abu-abu” yang dipengaruhi oleh warisan politik masa lalu.
“Presiden Prabowo tidak boleh berada dalam posisi abu-abu. Indonesia harus jelas dalam sikap geopolitiknya,” tegas Amir.
Pengamat dengan basic militer dan intelijen ini mendorong Kementerian Luar Negeri dan lembaga intelijen untuk membuka arsip sejarah yang berkaitan dengan komunikasi Indonesia dan Israel di era Orde Baru, karena kalau dokumen pertemuan Soeharto dengan Rabin dibuka, publik bisa melihat konteks sejarahnya.
"Itu justru akan memperkuat transparansi dan posisi diplomasi Indonesia,” katanya.
Amir menegaskan, memahami sejarah diplomasi secara terbuka penting agar Indonesia dapat menentukan arah kebijakan luar negeri yang lebih tegas di tengah din
amika geopolitik global saat ini. (rhm)
