Jakarta, Harian Umum - Unit Pengelola Perparkiran (UPP) DKI Jakarta ditengarai tidak maksimal dalam mengelola parkir on street dengan mesin TPE (Terminal Parkir Elektronik).
Pasalnya, mayoritas mesin itu saat ini rusak, sehingga pengambilan data pendapatan parkir dilakukan secara manual dan tidak lagi terintegrasi.
"Anggaran untuk perawatan mesin-mesin itu ada dan sangat besar, tetapi mesin-mesin itu memang dibiarkan rusak dengan alasan sparpart-nya inden dari Swedia, karena pabrik produsen spare part itu di sana," kata Ragil, staf parkir, melalui pesan WhatsApp, Minggu (31/3/2024).
Ia menyebut, anggaran untuk TPE itu pada 2020 dan 2021 saja masing-masing Rp1,2 miliar atau total Rp2,4 miliar.
Saat ini, kata Ragil, dari 15 mesin TPE yang berada di lapangan parkir on street milik DKI, yang berfungsi hanya 3 unit.
"Akibat rusaknya sebagian besar mesin TPE itu, pengambilan data pendapatan dilakukan secara manual yang seharusnya terintegrasi," imbuh Ragil.
Ia mengakui, pengambilan secara manual ini berpotensi membuat penghasilan parkir menguap karena mudah dimanipulasi.
"Jadi, bagaimana pendapatan parkir mau baik kalau pengelolaannya seperti ini?" kritiknya.
Sebelumnya, pegawai UPP DKI mengeluh karena dengan dalih efisiensi, pada Januari dan Maret 2024 remunerasi mereka dipotong Rp2,5 juta hingga Rp3 juta/orang, sementara pada Maret dipotong Rp1 juta hingga Rp4 juta/orang, tergantung jabatannya. Potongan Rp4 juta dialami pegawai di tingkat manajer operasional.
UPP berdalih, efisiensi itu terjadi karena pegawai tidak mencapai target pemasukan pada 2023 lalu, tetapi Ragil menjelaskan bahwa ada yang aneh pada kebijakan tersebut.
Sebab, kebutuhan anggaran mencapai Rp65 miliar, tetapi target pemasukan hanya Rp59 miliar.
"Sedangkan pencapaian pendapatan kami Rp57,8 miliar , berdasarkan Pergub Nomor 148 Tahun 2010," tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dari pencapaian Rp57,8 miliar tersebut, alokasi anggaran untuk belanja pegawai adalah Rp32 miliar, sehingga terjadi surplus Rp25,8 miliar.
"Kalau UPP masih memotong remunerasi dengan alasan efisiensi dan tidak memenuhi target, sungguh tidak masuk di akal sehat " pungkas Ragil. (rhm)
