Jakarta, Harian Umum - Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno secara tersirat menegaskan bahwa Pemprov takkan bergesar dari kebijakan menghapus Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita sudah bicara dengan (jajaran direksi dan komisaris) lima BUMD tersebut, agar mereka mencari dana dari luar APBD, dan mereka mendukung kebijakan kita," ujarnya kepada harianumum.com usai apel akbar penanggulangan bencana di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).
Ia menambahkan, selain mendukung, jajaran direksi dan komisaris kelima BUMD itu bahkan mengaku senang karena dengan tidak lagi mendapat PMD, mereka tidak merasa terbebani.
"Tapi nanti saya juga akan bicara dengan Barus (ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus,red) untuk membahas hal ini," imbuhnya.
Seperti diketahui, Bestari Barus menolak kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghapus PMD untuk lima BUMD, di antaranya PD Dharma Jaya, Food Station dan PD Pasar Jaya, dan mendorong BUMD-BUMD itu untuk mandiri.
Pasalnya, menurutndia, jika BUMD dibuat mandiri, hal itu akan berpengaruh pada pengendalian harga di pasar dan membuka kesempatan bagi swasta untuk menguasai saham di perusahaan-perusahaan milik Pemprov DKI tersebut.
"Begitu dia mandiri, sementara urusannya adalah urusan yang sangat mendasar bagi masyarakat Jakarta dan dikuasai oleh swasta, Anda bayangkan kita nggak bisa lagi kontrol harga-harga sembilan bahan pokok," tuturnya.
Bestari ingin kelima BUMD itu tetap diberi PMD karena jika mandiri, dikhawatirkan nasib saham Pemprov di BUMD-BUMD itu akan menyusut karena diakuisisi swasta, seperti terjadi di PT Kawasan Berikat Nusantara, dimana saham Pemprov saat ini hanya tinggal 49%, sehingga tidak dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan mendukung penuh kebijakan Anies-Sandi menghapus PMD bagi BUMD.
"BUMD sebaiknya mandiri, jangan minta PMD terus tiap tahun," katanya kepada harianumum.com melalui pesan Whatsapp.
Politisi Gerindra ini bahkan mengatakan mengapresiasi kebijakan gubernur dan wagub baru Jakarta yang akan bertugas hingga 2022 itu.
"Kita mengapresiasi kebijakan yg diterapkan gubernur dan wagub soal BUMD harus mandiri," tegasnya. (rhm)
