Jakarta, Harian Umum - Aktivis senior Jakarta, Sugiyanto, menilai kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya, dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar sebagai respon atas buruknya kualitas udara Jakarta, keliru dan ngawur.
Sebab, kebijakan itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta.
"Akar persoalan buruknya udara di Jakarta itu ada dua, yakni emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang jumlahnya telah melampaui kapasitas jalan di Jakarta, dan polisi dari asap pabrik,' kata Sugiyanto melalui telepon, Senin (21/8/2023).
Selain itu, lanjut aktivis yang akrab disapa SGY itu, saat ini Jakarta telah memasuki musim kemarau dan udara sangat panas, sehingga konsentrasi polutan di udara tidak terurai.
"Dengan menerapkan WFH dan PJJ, Heru sama sekali tidak menyelesaikan masalah buruknya kualitas udara itu, tapi justru hanya membuat masalah baru karena dengan menerapkan WFH kepada ASN, otomatis pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat akan terganggu," katanya.
Ia mengingatkan bahwa saat ini jumlah kendaraan bermotor milik warga Jakarta, baik sepeda motor maupun mobil, berjumlah 26 juta unit. Ini belum ditambah dengan kendaraan dari daerah lain yang lalu lalang di Jakarta, baik yang hanya melintas maupun yang singgah.
Kalau hanya WFH dan PJJ, tegas SGY, sementara kendaraan-kendaraan itu tetap berlalu lalang, kualitas udara di Jakarta tetap akan buruk jika ketiga faktor itu tidak dibenahi.
"WFH bisa efektif dilakukan asalkan menyeluruh, tidak hanya diberlakukan kepada ASN. Tepatnya, lockdown, sehingga tak ada kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta dan yang dari berbagai daerah tidak bisa masuk, tapi ini dampaknya sangat luar biasa bagi perekonomian dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat pun telah trauma pada pola-pola seperti ini yang diberlakukan saat pandemi Covid-19, yang di Indonesia dinamai PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," katanya.
Maka, menurut SGY, solusi yang pas untuk mengatasi buruknya udara Jakarta adalah sebagai berikut:
1. Untuk jangka pendek
a. Buat hujan buatan selama musim kemarau agar konsentrasi polutan di udara Jakarta, terurai
b. Lakukan uji emisi secara rutin terhadap semua kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta
c. Lakukan inspeksi terhadap pabrik-pabrik untuk memastikan gas buang dari hasil industrinya tidak melampaui batas.
2. Untuk jangka menengah dan panjang
a. Batasi jumlah kendaraan di Jakarta
b. Pindahkan pabrik-pabrik yang berada di dekat pusat kota, ke daerah lain.
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) itu mengakui kalau untuk melaksanakan solusi-solusi itu, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena untuk pemindahan pabrik misalnya, terkait dengan penanaman modal asing (PMA) yang izinnya berada di kementerian. Pembatasan jumlah kendaraan pun harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat karena izin industri otomotif diterbitkan oleh kementerian.
"Nah, pertanyaannya, mampukah Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru melakukan koordinasi untuk melaksanakan solusi-solusi itu?" tanyanya.
Seperti diketahui, mulai hari ini, Senin (21/8/2023) hingga 21 Oktober 2023 Heru memberlakukan WFH bagi para ASN Pemprov DKI Jakarta dan PJJ bagi pelajar yang sekolahnya berada dekat dengan lokasi KTT ASEAN pada September 2023.
Kebijakan itu dibuat untuk merespon buruknya udara Jakarta dan juga untuk mencegah terjadinya kemacetan di jalan-jalan ke lokasi KTT ASEAN di Jakarta. (man)
