JAKARTA, HARIAN UMUM - Guna menanggulangi bencana banjir di Ibukota, Pemprov DKI Jakarta harus bersinergi dengan pemerintah kota (Pemkot) di wilayah penyangga.

Karena itu, Pemprov DKI didesak untuk memberi subsidi dana kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kabupaten Bogor, dan Pemkot Depok untuk membangun embung atau waduk di tiga wilayah ini untuk meminimalisasi banjir di Jakarta.

Hal itu dikatakan M. Taufik saat menyampaikan sambutan Simposium Nasional Banjir & Management Penanggulangan Bencana Kemitraan Pemerintah dan Korps Alumni KNPI di Marc Hotel Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).

"Jika tidak disubsidi maka berat bagi Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, dan Pemkot Depok bisa membangun embung/waduk karena APBD-nya kecil. Untuk pembebasan lahan sangat mahal, perlu anggaran yang besar," kata dia.

Tampil sebagai pembicara dalam simposium nasional ini, Ketua Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakrie mewakili Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua KADIN Jakarta Pusat RH Victor Aritonang, dan sejumlah nara sumber lain.

Ketua DPD Partai Gerindra itu menerangkan, bencana banjir yang melanda Ibukota tidak bisa hanya saling menyalahkan. Sebab pemerintah pusat dan Pemprov DKI kerap dituding tidak tanggap menangani banjir. Namun sebaiknya dicarikan solusi untuk menyelesaikan bencana itu. Semua stakeholder harus berkoordinasi untuk melakukan pencwgahan banjir.

"Jangan saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan, ada menyalahkan pemerintah pusat. Tetapi yang penting bahwa penanganan bencana banjir tidak bisa parsial harus terintegrasi mau dengan naturalisasi dan normalisasi sungai harus segera dilakukan agar banjir di Ibu Kota bisa dikurangi," katanya.

Menurut Taufik, ada 13 sungai yang mengalir di Jakarta menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi tidak bisa menyalahkan Gubernur Anies.

" Kami minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemprov DKI untuk mengeruk 13 sungai karena Pemprov DKI punya kepentingan masalah ini," katanya .

Pembicara lain Direktur Bina Operasional Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat Agung S menyatakan bahwa banjir itu masalah yang harus ditangani secara terpadu.

"Tidak bisa ditangani oleh pemerintahan saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, juga budaya membuang sampah secara sembarangan harus dihentikan," kata Agung. (Zat)