JAKARTA, HARIAN UMUM - Curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari belakangan membuat Ibukota kembali dilanda banjir.

Ketua Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Jakarta Pusat RH Victor Aritonang menilai penyebab banjir masih terjadi salah satunya adalah normalisasi sungai dan pengerukan waduk tidak maksimal. Victor menduga Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI tidak melakukan swakelola untuk pekerjaan normalisasi sungai dan waduk-waduk di Ibu Kota

"Karena pekerjaan normalisasi sungai dan pengerukan waduk dilakukan secara swakelola, maka hasilnya kurang maksimal. Sebab, pengawasannya tidak ketat," ujar Ketua Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Jakarta Pusat RH Victor Aritonang dalam siaran persnya, Selasa sore (25/2/2020).

Victor Aritonang menyarankan agar program pekerjaan normalisasi sungai dan pengerukan waduk-waduk di seluruh DKI bisa maksimal, diberikan pada pihak ketiga. Dengan begitu pengawasan terhadap proyek tersebut bisi sesuai harapan.

"Kebijakan mengubah swakelola menjadi di lelang dengan pihak ketiga, para pengusaha anggota KADIN itu sangat penting agar pengawasannya dilakukan secara ketat, hasilnya pun pasti maksimal," kata Victor Aritonang.

Dengan begitu, Victor mengungkapkan, para pengusaha menengah ke bawah memperoleh pekerjaan.

Victor juga menyinggung soal banjir yang melanda puluhan titik Ibu Kota. Bencana tersebut telah mempengaruhi roda bisnis para pengusaha di Jakarta dan sekitarnya.

"Bamyak sekali anggota kami di KADIN Jakarta Pusat yang mengeluhkan bencana banjir lebih kurang empat kali sejak 1 Januari 2020. Omset mereka turun drastis karena masyarakat terhalang banjir uuntuk sampai ke ITC Cempaka Putih, Pusat Grosir Spare Part mobil di Senen dan lain-lain," katanya.

Seperti diketahui, anggaran untuk penanggulangan bencana banjir pada APBD DKI 2020 mencapai Rp1,48 triliun. Untuk ptogram pekerjaan normalisasi sungai dan pengerukan waduk mencapai Rp288,4 miliar.

Di hubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Syarif mengaku tidak keberatan jika pekerjaan normalisasi sungai, pengerukan waduk dan situ diberikan pada pihak ketiga. "Prinsipnya kita setuju pekerjaan normalisasi sungai, pengerukan waduk dan situ. Ini juga bentuk kolaborasi dengan masyarakat pengusaha menengah ke bawah," kata Syarif.

Kolaborasi dan pemberdayaan, antara Pemprov DKI dan kalangan pengusaha menjadi program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Di era Gubernur DKI sebelumnya, kalangan pengusaha kecil menengah tidak bisa ikut berperan karena sistem e-katalog hanya memberi kesemoatan kepada pengusaha bermodal kuat saja. (Zat)