Jakarta, Harian Umum - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani ingatkan pemprov DKI Jakarta memprioritaskan perolehan target opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI selalu wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ia mengatakan, penilaian dari BPK untuk pengelolaan keuangan DKI ini sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20 penilaian terkait pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah-daerah lainnya.

Hal tersebut terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut. Sebab, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas dengan daerah lain.

Sri Mulyani juga mempertanyakan tujuan penetapan biaya perjalanan dinas bagi PNS DKI Jakarta sebesar tiga kali lipat. Pasalnya, jarak koordinasi dengan pemerintah pusat pun tergolong dekat karena masih satu wilayah.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran tersebut lebih dari 36 persen total APBD DKI.  Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.(tqn)