Jakarta, Harian Umum - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani membantah tudingan miring soal kunjungan kerja (kunker) yang kerap dilakukan anggota dewan tidak membawa hasil yang nyata.

Bahkan kata politisi Gerindra tersebut, kunker yang selama ini dilakukan anggota dewan pada periode kali ini banyak membawa manfaat. Ada sejumlah program yang sudah diterapkan di daerah bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah DKI Jakarta.

"Salah satu contohnya saat saya kunker ke daerah, daerah tersebut bisa menggratiskan sekolah swasta. Padahal APBD DKI jauh lebih besar daripada APBD daerah tersebut. Itu kan hal baru dan bermanfaat. Kita jadi ingin tahu bagaimana mekanismenya sampai program tersebut bisa berjalan," Terang Rani saat dikonfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Selain itu, caleg di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 9, itu menambahkan dengan adanya kunker, bisa mempererat hubungan antar anggota dewan. Selama ini kata Rany, hubungan antar anggota DPRD hanya sebatas di kantor saja. "Selama ini kan paling ketemu sama anggota dewan lain, kalau ada rapat. Waktu bertemunya itu sebentar. Tapi ketika kunker, kita bisa lebih dekat lagi. Bisa sharing dan kordinasi berbagai hal," terang dia.

Sementara Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, dengan adanya kunker, berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tiap anggota dewan. "Salah satu contohnya, rapat yang dilakukan baik melalui komisi, badan maupun paripurna, itu saya lihat lebih cepat. Sebab, teman-teman (dewan) banyak mendapatkan input dan perbandingan dengan melakukan kunker di daerah-daerah. Apalagi meskipun skup-nya daerah, tapi banyak program bagus yang diterapkan di daerah. Dan itu bisa diterapkan di DKI jika memang membawa manfaat bagi masyarakat," urai Gembong.

Adapun terkait besaran dana kunker, Gembong mengatakan hal tersebut disesuaikan dengan kegiatan kunker yang dilakukan. "Soal besaran dana, saya kira relatif. Yang penting bisa mencukupi kegiatan kunker tersebut," tandasnya. (Zat)