Jakarta, Harian Umum - Eksponen Aktivis 78, Indro Tjahjono, menilai Indonesia terpuruk karena selain gagal menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara benar, juga karena ada di kalangan masyarakat Indonesia yang berperilaku patologis, sehingga pemimpin yang melanggar mandat pun masih dipuja-puja.
Hal itu disampaikan Indro dalam diskusi bertajuk Ilusi Pemilu dan Demokrasi: Berpolitik, Bernegara, dan Berkonstitusi yang diselenggarakan PARA Syndicate di kantornya di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).
Perilaku patologis adalah perilaku di mana seseorang mendiagnosis orang lain berdasar sudut pandangnya sendiri. Umumnya, tolok ukur dari penilaian tersebut adalah sikap atau perilaku orang lain yang dianggap aneh dan tidak wajar. Padahal, bisa saja orang yang didiagnosis sebenarnya melakukan sesuatu yang normal.
"Indonesia termasuk negara yang gagal, karena berada dalam urutan ke-138 dari negara-negara yang menerapkan demokrasi," kata Indro
Karena negara gagal, lanjut dia, maka Indonesia pasti bukan negara yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi.
Meski demikian, Indro menegaskan bahwa sebenarnya memang tak ada demokrasi di Indonesia. Bahkan indikator demokrasi yang diterapkan pun tak jelas.
"Kita ngomong demokrasi, tapi prakteknya apa? Beda. Kalau negara kita negara demokrasi, rakyatlah yang jadi raja, DPR bisa di-recall, tapi nyatanya nggak bisa," kata dia.
Indikasi lain bahwa Indonesia bukan negara demokrasi, jelas Indro, adalah adanya partai politik, tapi partai itu bukan punya rakyat, melainkan punya ketua umum partai yang berkuasa secara mutlak.
Dia pun menyindir putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang kini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dua hari setelah bergabung dengan partai itu sebagai kader.
"Kalau ketua umum partai kayak Kaesang, Anda percaya demokrasi mau jalan? Orang yang jualan martabak dan pisang bisa dengan mudah menjadi ketua umum partai. (Pengangkatannya) itu menjungkirbalikkan prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi jadi tanpa nilai, dan (dia menjadi ketua umum melalui) mekanisme yang tidak normal," katanya.
Indro mengakui kalau saat ini pengrusakan tatanan demokrasi yang diperjuangkan sejak era Reformasi bergulir pada 1998, masih terus berjalan.
"Perusaknya presiden kita sendiri, Jokowi," katanya.
Karena demokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, menurut Indro, rekrutmen calon pemimpin pun menjadi tidak jelas, sehingga ada yang belum berusia 40 tahun (Gibran Rakabuming Raka), bisa menjadi Cawapres.
"Dari segi umur saja (rekrutmen calon pemimpin) tidak jelas, bisa dimanipulasi," katanya.
Indro pun menyesalkan karena selain Indonesia telah menjadi negara gagal, dari dulu pun tidak ada demokrasi, karena yang ada adalah sosok negara yang manipulatif.
Ia kemudian mengeritik perilaku masyarakat Indonesia yang diam saja melihat kondisi ini, dan tetap merasa senang
"Dan nyatanya, masyarakat diam aja, seneng, karena kagum (kepada).tokoh-tokoh wayang, raja-raja, dipuja-puja, tapi tokoh itu kan (Jokowi, red) pimpinan negara. Dia seharusnya mengerti amanat rakyat. Dia melanggar mandat juga masih dipuja-puja," katanya.
Indro menilai kalau perilaku ini perilaku orang sakit, perilaku patologis, yang dipicu oleh tradisi politik di Indonesia.
"Ini sakit ya. Jadi, di satu sisi negara kita negara gagal, (di sisi lain)!warga negaranya sakit, patologis, dan itu disebabkan tradisi politik kita," katanya.
Ia membeberkan kalau partai.politik di Indonesia bukan lembaga membawa perubahan.
"Parpol gak bikin perubahan apa-apa," tegasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memiliki pendukung-pendukung militan yang di antaranya bergabung dalam kelompok relawan seperti Projo dan lain-lain.
Meski banyak pengamat mengatakan bahwa kebijakan Jokowi tidak pro rakyat dan melanggar konstitusi sebagaimana ketika menerbitkan UU Cipta Kerja, mereka tetap mendukungnya, dan bahkan menyerang orang-orang yang mengeritik Jokowi. Bila perlu melaporkannya ke polisi.
Hal ini antara lain dapat dilihat dari kasus Rocky Gerung yang menyebut Jokowi sebagai "bajingan Tolol" gara-gara memaksakan membangun IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Karena pernyataannya itu Rocky dilaporkan ke polisi, bahkan digugat secara perdata ke pengadilan.
Padahal, sebagaimana dikatakan banyak pengamat, termasuk oleh Rocky Gerung, pembangunan IKN tidak urgen. Begitupula dengan KCJB karena PT KAI punya rute Jakarta - Bandung. Apalagi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mentok di angka 5%-an, dan utang luar negeri telah menggunung melebihi Rp7.000 triliun. (rhm)
