Jakarta, Harian Umum- Pendukung pasangan nomor urut 01 pada Pilpres 2019, Jokowi - Ma'ruf Amin, diduga menyebarkan data yang tak benar soal utang pemerintahan Jokowi-JK pada 2014-2018.
Pasalnya, data yang dikemas dalam tayangan animasi berdurasi 00:34 menit yang sejak kemarin mulai menyebar di media sosial tersebut, menyebut utang pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun terakhir hanya Rp16 triliun.
"Ini hoax besar, apa bisa diusut?," kata mantan Staf Khusus Menteri ESDM yang juga mantan komisaris PT Bukit Asam, Muhammad Said Didu, melalui akun Twitter-nya, @saididu, seperti dikutip harianumum.com, Jumat (1/2/2019).
Dalam cuitan itu, tokoh yang juga aktif di media sosial ini menjelaskan, tambahan utang pemerintahan @SBYudhoyono selama 10 tahun sebesar US$ 77,3 miliar atau US$ 7,73 miliar per tahun.
"Tambahan utang pemerintahan @jokowi US$ 127,7 miliar selama 4 tahun atau US$ 31,9 miliar per tahun," imbuhnya.
Namun penyebaran data melalui tayangan animasi ini ditanggapi positif oleh akun-akun warganet yang agaknya merupakan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satunya pemilik akun @MurthadaOne.
"Utang warisan SBY capai 2.608 T dan era Jokowi utang hanya 16 T. Jangan tertipu dengan fitnah yang mengatakan Jokowi hutang sampai 5 ribu T. #HobiKokFitnah," katanya.
Tayangan animasi itu berisi data yang ditayangkan secara bergantian alias dengan model slide. Dari slide pertama hingga terakhir, beginilah data yang dipublikasikan:
- Jokowi hanya hutang Rp 16 triliun selama menjabat
- Warisan hutang era SBY Rp 2.608 triliun
- Per Juli 2018 hutang tercatat Rp 4.253, 02 triliun
- Jadi era Jokowi - JK hutang Rp 1.644,22 triliun
- Selama kurun waktu 2014-2018 Jokowi membayar utang sebesar Rp 1.628 triliun
- Kesimpulannya: jika hutang Jokowi Rp 1.644, 22 triliun dan dibayar Rp 1.628 triliun, maka era Jokowi hanya hutang Rp 16 triliun
- Dengan utang Rp 16 triliun banyak infrastruktur dibangun
- Hebat kan Pak Jokowi?
Sebelumnya, mengacu pada data APBN KiTa, media di Tanah Air mengabarkab bahwa total utang pemerintah pusat sepanjang 2018 tembus Rp4.418,3 triliun.
Angka tersebut bertambah sebesar Rp423 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah sepanjang 2017.
Selama 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, total utang pemerintah bertambah hingga Rp1.809,6 triliun. Pada 2014 lalu, posisi utang yang ditinggalkan pemerintahan SBY mencapai Rp2.608,7 triliun.
Melonjaknya utang dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari upaya pemeirntah menggenjot pembangunan infrastruktur, di tengah kas keuangan negara yang masih mengalami defisit.
Defisit kas keuangan negara terjadi karena penerimaan pajak tak mampu mengkompensasi belanja yang ekspansif. Maka dari itu, pemerintah harus menutup utang untuk menutup defisit.
Data APBN KiTa juga menyebut, karena kondisi ini pelaksanaan APBN 2019 masih mengalami defisit Rp259,8 triliun atau 1,76% dari PDB.
Sepanjang 2018, pemerintah telah menarik tambahan utang baru sebesar Rp366,7 triliun untuk menutup defisit kas keuangan negara, di mana penerbitan utang melalui SBN mencapai Rp 358,4 triliun.
Berikut data utang selama pemerintahan Joko WIdodo :
- Utang 2014 Rp 2.608,7 triliun
- Utang 2015 Rp 3.165,1 triliun
- Utang 2016 Rp 3.515,5 triliun
- Utang 2017 Rp 3.995,1 triliun
- Utang 2018 Rp 4.418,3 triliun
(rhm)
