JAKARTA, HARIAN UMUM – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI membentuk lembaga khusus yang menangani masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial.
“Saya kira perlu ada lembaga yang dikhususkan untuk menanggulangi permasalahan Bansos. Mengingat masih ada masyarakat yang belum sama sekali menikmati bantuan pemerintah itu. Dengan adanya lembaga itu, diharapkan pembagian Bansos bisa dilakukan secara merata,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad dalam keterangannya, Senin (14/9/2020).
“Tidak bisa dipungkiri, fakta di lapangan masih ada keluhan masyarakat yang belum terdata untuk mendapatkan bantuan demi meringankan beban hidup akibat terdampak Pandemi,” ujar Politisi PAN itu.
Selain itu dia menyarankan agar semua masyarakat tidak ada yang luput dari bantuan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dalam hal penyaluran Bansos dilakukan secara bergiliran. “Kalau dananya tidak mencukupi untuk semua masyarakat di satu fase pembagian sebaiknya diberikan secara bergiliran agar semuanya kebagian,”katanya.
Adapun untuk bantuan, dia menyarankan agar Bansos diberikan berupa uang tunai. Hal itu disebabkan masyarakat memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan. “Kalau bentuknya sembako, masyarakat sudah banyak. Jadi kedepan lebih baik diganti saja dengan uang tunai. Selain untuk mencukupi kebutuhan, uang tunai juga bisa untuk menggerakkan roda perekonomian. Warga bisa berbelanja kebutuhannya di pasar-pasar, warung, toko kecil sehingga membuat roda perekonomian kembali berputar,” tuturnya.
Untuk jumlah bantuan uang tunai, Riano menyebutkan, idealnya untuk masyarakat terdampak Corona yaitu sebesar Rp. 2,4 juta atau per bulan Rp 600 ribu. “Untuk jumlahnya, seperti yang sudah tersalurkan yaitu sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu atau sebulan Rp 2,4 juta saya rasa cukup,” tandasnya. (Zat)
