Jakarta, Harian Umum - Komsi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan supaya Dinas Sumber Daya Air (SDA) percepat pengatasan banjir di Jakarta.

Rekomendasi dibacakan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh di pertemuan Badan Anggaran (Banggar) Paparan Hasil Ulasan Komisi-Komisi pada Raperda mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Menurutnya, pengatasan banjir jangan cuma fokus pada pembangunan infrastruktur yang makan anggaran lumayan besar yang waktu lumayan lama.

"Tetapi pengatasan banjir yang memerlukan infrastruktur skala pemukiman dan benar-benar mendesak diperlukan warga dan sudah disarankan lewat Aspirasi Warga di reses supaya selekasnya dilakukan ," tutur Nova di pertemuan Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Disamping itu, dia merekomendasikan Dinas SDA supaya menambah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mengurus polder dan waduk.

Karena, hingga kini ketersedian Polder dan Waduk yang berada di Jakarta tidak sesuai dengan jumlah PJlP yang bekerja.

"Jika sudah pensiun, selekasnya ditambahkan supaya infrastruktur yang terjaga bisa terurus dan faedahnya berkesinambungan," tandas Nova.

Harus dipahami, ada tambahan anggaran sejumlah Rp1,6 trilun yang salah satunya untuk operasi dan perawatan stasiun pompa banjir untuk perawatan pintu air di Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.

Tambahan bujet itu untuk pembayaran hutang pada pihak ke-3 pada kegiatan pengadaan suku cadang pompa di DKI Jakarta atas tindak lanjut keputusan Badan Arbitrase Nasional Indoesia (BANI) di Dinas SDA.