Jakarta, Harian Umum- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Senin (19/2/2018), resmi melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena lembaga itu diduga telah bertindak tidak fair, sehingga partainya dinyatakan tak lolos verifikasi faktual dan tak dapat mengikuti Pemilu 2019.
Yusril mengaku mencium adanya indikasi konspirasi di balik masalah ini, karena ada yang aneh ketika Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan cabang di Papua Barat dinyatakan tidak lolos verifikasi, termasuk di Kabupaten Manokwari Selatan.
Padahal, katanya, ia punya bukti bahwa pengurus partainya di daerah sudah memenuhi syarat lolos verifikasi yang mencapai 75 persen syarat kelolosan.
"Setelah dilakukan revisi dan diumumkan di Papua Barat, mereka (KPU) tidak merevisi berita acara bahwa sudah lolos, dan kami sudah mengetahui keadaan ini. Kami sudah mengkomunikasikan dengan KPU bahwa ini ada masalah di Papua coba kita selesaikan, karena di sana sudah lolos tapi di KPU tidak lolos," ujar Yusril saat melapor.
Atas keputusan KPU, pakar hukum tatanegara ini mengaku partainya merasa sangat dirugikan. Apalagi karena meski dirinya telah mencoba untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan Ketua KPU Pusat Arif Budiman, namun responnya jauh dari harapan.
"Itu sebabnya kami mengadukan ke Bawaslu agar dimediasi," imbuhnya.
Ia memperkirakan, proses ini paling lama dua minggu, dan paling cepat tiga hari.
Pada kesempatan itu dia juga menyinggung Partai Golkar yang seharusnya tidak lolos pada pemilu 2014. Saat menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di medio 2004-2007 dirinya mengetahui Partai Golkar saat itu menggunakan kantor sekretariat yang bukan miliknya sendiri.
"Kalau mau dicari-cari kelemahannya tidak lolos semua partai, di daerah juga ada yang enggak ada anggotanya kok. Sekarang kenapa PBB yang selalu dipermasalahkan. Jangan kira kami tidak tahu partai-partai yang lain pengurus tidak jelas. Kami sebenernya tidak mau mengutik perkara lain, tapi kalau begini terus harus dilawan juga," tegasnya.
Seperti diketahui, KPU menyatakan PBB tak lolos verifikasi, sehingga tak dapat ikut Pemilu, karena jumlah anggotanya kurang di Papua. (man)
