Jakarta, Harian Umum - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja untuk mengetahui secara detail kucuran kredit yang diberikan Bank DKI ke PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar Rp1,2 triliun.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menjelaskan, berdasarkan hasil rapat diketahui bahwa kredit tersebut untuk mempertahankan operasional perusahaan yang terus mengalami penurunan jumlah pengunjung menjadi 18 ribu orang di tahun 2020.
“Jadi alasan-alasan yang cukup logistik dana sebesar itu untuk Ancol bisa bertahan. Pasti kita sama-sama berharap Ancol ini bisa bertahan tapi bisa berkembang di tahun-tahun mendatang,” kata Aziz usai memimpin Komisi B di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/12).
Untuk membuktikan kredit tersebut untuk sejumlah revitalisasi sarana dan prasarana, ia menyatakan Komisi B akan segera melakukan pembuatan lapangan.
“Besok kita akan melihat lokasi mana saja yang dilihat, dana ini digunakan untuk apa yang kita ingin tahu secara langsung di lapangan. Kita juga akan undang Jakpro karena ada kaitan lokasi dengan formula E,” terang Aziz.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pembangunan Jaya Ancol wajib menjamin transparansi dan akuntabilitas dari persembahan yang telah diberikan.
“Kami dari dewan akan mengawasi secara ketat apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ungkap Aziz.
Berdasarkan jumlah informasi yang disampaikan dalam rapat kerja, BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol mengusulkan kredit kredit Rp1,2 triliun untuk kas operasional perusahaan yang terus mengalami sentimen negatif akibat pandemi Covid-19.
Rinciannya Kredit Modal Kerja (KMK) Rp389 miliar dengan jangka waktu kredit 1 tahun untuk menutup cashflow perusahaan (sudah ditandatangani September 2021) dan Kredit Investasi Rp516 miliar dengan jangka panjang 9 tahun untuk refinancing obligasi PUB tahap 2 seri A yang akan jatuh tempo Februari 2022 (sudah ditandatangani Desember 2021).
Sedangkan kredit Investasi lainnya untuk 9 tahun sebesar Rp334 miliar diklaim PT Pembangunan Jaya Ancol untuk belanja modal di tahun 2022 dan 2023 seperti kajian Kepulauan Seribu, pembangunan Masjid Apung dan pengembangan Marina namun belum ditandatangani PT Pembangunan Jaya Ancol bersama PT Bank DKI dan masih bersifat sementara plafon .
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Sahali memastikan kedepan akan mengoptimalkan alokasi pemberian kredit secara objektif dan tepat sasaran untuk operasional perusahaan.
“Kalau tidak diberikan kredit, maka Ancol akan tutup lebih lama. Operasional harus tetap jalan seperti biaya makan hewan, maintenance dufan, pembayaran gaji karyawan kita juga tidak ada PHK disana selama pandemi,” ungkap Sahir.
Sedangkan Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy memastikan bahwa mempersembahkan kredit kepada Ancol karena guna mendukungtas BUMD di bawah pelat merah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Karena itu kita juga akan terus mengawasi dan berprinsip hati-hati atas pemberian kredit kepada Ancol ini,” terang Fidri.
