LANGKAH Jokowi ini merusak demokrasi dan konstitusi hanya karena ingin selamat dan demi kepentingan pemilik modal dan oligarki.
------------------------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Setelah gagal memaksakan 3 periode oleh gerakan yang dilakukan oleh Luhut dan sejumlah menterinya beberapa waktu lalu karena tekanan rakyat dan Gerakan Pro Demokrasi dan Konstitusi, Jokowi tidak berhenti berambisi untuk tetap melanjutkan 3 periode dengan memasang puteranya sebagai bonekanya untuk mendampingi Prabowo sebagai Cawapres.
Selama hampir 10 tahun sebagai presiden. Jokowi lebih tebar pesona pro rakyat dan kepentingan takyat, tapi nyatanya lebih pro pemilik modal dan oligarki yang mengorbitkan dan mem-back up-nya selama ini.
Sejumlah kebijakan yang tidak pro rakyat ditentang habis-habisan oleh rakyat dan mahasiswa, tetap saja dipaksakan. Misalnya UU Omnibuslaw. UU tersebut merusak alam, lingkungan dan nasib rakyat, terutama kaum buruh, tetap dipertahankan.
Belum lagi sejumlah proyek strategis nasional di bidang infrastruktur yang membebani keuangan negara dan menggerus kesejahteraan rakyat, tapi tetap diyeruskan dan dilanjutkan.
Pembangunan sejumlah bandara dan jalan tol yang dijual murah, tetap dilakukan.
Pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) meski jauh dari keutungan bisnis dan prospeknya tidak jelas, tetap saja diteruskan.
Proyek Food Estate yang merusak hutan dan keuangan negara dibiarkan terjadi.
Dengan rentangan waktu panjang dan menggerus anggaran yang membebani APBN, sebuah tindakan perjudian proyek yang sudah dipastikan akan jadi masalah.
Alih-alih hutang yang dilakukan oleh Jokowi lebih untuk menutup proyek yang lebih mengutamakan kepentingan proyek infrastruktur berbayar dan sejumlah proyek yang terbengkalai.
Apalagi kekhawatiran yang menghantui setelah tidak menjabat lagi. Banyak tindakan yang dapat menjerumuskan ke pidana dan penjara.
Satu hal yang sudah pasti akan diupayakan agar terbebas dari jeratan hukum. Jokowi memaksakan puteranya untuk dapat sebagai wakil presiden untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya.
Tentunya ini langkah perjudian politik yang merusak demokrasi dan konstitusi. Itu terlihat dari yang terjadi di Mahkamah Konsitusi (MK), saat Gibran dipaksakan dengan menerabas UU batas usia yang sudah ada, melalui adik ipar dan Paman Gibran, Anwar Usman, sebagai ketua MK.
Ada kesan kuat Jokowi ingin selamat dan dapat menyelamatkan dirinya dengan memasang Gibran dan berupaya mengontrol kekuasaannya itu yang ditopang oleh pemilik modal dan oligarki yang menyokongnya dan mendapatkan keuntungan selama ini.
Langkah Jokowi ini merusak demokrasi dan konstitusi hanya karena ingin selamat dan demi kepentingan pemilik modal dan oligarki.
Jika demikian, rusak sudah negara hukum demokrasi dan konstitusi yang diperjuangkan serta dipertahankan dengan segala pengorbanan oleh segenap rakyat selama ini.
Apa iya? Apakah negeri ini hanya untuk Jokowi, keluarga dan kaum oligarki dan pemilik modal saja? Meski demokrasi, hukum, konsitusi dan keadilan pelan-pelan lenyap Oleh ambisi kekuasaan Jokowi?
Wallahu'alam
Margonda Raya: 19 November 2023
