Jakarta, Harian Umum- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta memilih pejabat yang memiliki loyalitas dan profesional, serta mendepak orang-orangnya mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Permintaan ini disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga, sejalan dengan akan dilakukannya perombakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) edisi II sebelum akhir April ini.
Menurut aktivis senior ini, dalam memilih para pembantunya, rasanya tak keliru kalau Anies meniru pola Presiden Jokowi dalam membentuk kabinet beserta sayapnya.
"Kalau Jokowi angkat pembantu harus bisa memperkuat posisinya sebagai presiden. Para pembantu itu harus memiliki loyalitas serta profesional dalam membantu kinerjanya," kata dia kepada harianumum.com, Selasa (17/4/2018) malam.
Untuk itu, lanjut dia, dalam perombakan pimpinan SKPD sebelum akhir April ini, Anies sebaiknya tidak lagi mempertahankan para pejabat yang dipilih dan diangkat di era kepemimpinan Ahok dan Djarot.
"Apalagi karena saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, Anies berkali-kali bilang akan mencopot para pejabat yang tidak becus bekerja. Lantas, kalau mereka tidak benar bekerja kenapa harus dipertahankan?" tanyanya.
Rico mencontohkan saat Jokowi-Ahok berkuasa di DKI Jakarta, keduanya memilih sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang betul-betul memiliki loyalitas tinggi, sehingga sangat mengagetkan, di antara para ASN itu ada yang mengalami lompatan jabatan cukup tinggi, seperti mantan Kepala BPKD Heru Budi Hartono, Asisten Pembangunan Gamal Sinurat dan Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah.
Andri sebelumnya menjabat sebagai camat.
"Pola-pola seperti itu bisa dicontek Anies," tegas Rico.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebelum akhir April ini Anies akan memgganti sekitar 17 pejabat yang akan memasuki masa pensiun, setelah sebelumnya menggeser-geser pejabat untuk mengisi jabatan yang selama ini kosong.
Rotasi yang akan terjadi akhir April ini merupakan bagian dari rencana Anies untuk merombak pimpinan SKPD secara besar-besaran agar didapat pejabat-pejabat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yakni memiliki integritas, kapabilitas dan kompetensi demi terpenuhinya prinsip right man on the right place.
Untuk perombakan besar-besaran itu Anies dan Wagub Sandi telah membentuk dua Dewan Panitia Seleksi (Pansel) dimana yang satu bertugas untuk menyeleksi pejabat-pejabat yang akan ditempatkan di SKPD, dan satu lagi untuk ditempatkan di BUMD. Saat ini Kedua tim tersebut masih bekerja.
Rico mengapresiasi pembentukan kedua Dewan Pansel itu, namun menyesalkan karena pimpinan dan anggota kedua tim itu seluruhnya bukan orang-orang yang selama ini berkecimpung atau terlibat langsung dengan dinamika yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI.
"Komposisi Dewan Pansel seluruhnya berasal dari luar, sehingga tidak memahami seluk beluk Pemprov DKI. Apabila dibiarkan berjalan sendirian, maka Dewan Pansel berpotensi menghasilkan pejabat-pejabat yang tidak sesuai harapan," tegasnya.
Untuk mencegah hal itu terjadi, mantan Presidium Relawan Anies-Sandi (PRAS) itu menyarankan agar Anies-Sandi memasukan tokoh-tokoh berpengalaman di birokrasi dan perpolitikan Ibukota.
Dua tokoh yang layak masuk Dewan Pansel, kata Rico, yakni mantan Sekda DKI Jakarta Fadjar Pandjaitan dan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Boy Sadikin.
Sebelum menduduki posisi tertinggi di Pemprov DKI, Fadjar merupakan ASN yang sarat pengalaman. Sejumlah jabatan strategis juga pernah diembannya. Antara lain Walikota Jakarta Barat dan Asisten Pemerintahan.
Sedangkan Boy Sadikin merupakan tokoh politik yang sudah mengenyam asam garam di Ibukota.
"Fadjar dan Boy harus masuk Dewan Pansel agar pejabat yang dihasilkan sosok yang loyalis dan mumpuni, sesuai kriteria yang dikehendaki Anies-Sandi," pungkas Rico. (rhm)
